19 Desa Belum Cairkan ADD

GROBOGAN ( Top News ) – Sampai Triwulan I (Januari-Maret) 2017 masih ada 19 desa yang belum mencairkan alokasi dana desa (ADD). Bahkan sejumlah desa itu terkesaan lamban dalam mengurus proses pencairan dana untuk pembangunan desa.

‘’Sejumlah desa itu terlambat dalam mencairkan ADD dibanding desa lainnya. Saya harapkan pada pencairan tahap berikutnya hal itu tidak terjadi lagi. Karena akan menghambat pelaksaan fisik di lapangan,’’ kata Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti di Purwodadi, Rabu (19/4).

Ia mengatakan hal itu ketika menggelar evaluasi pelaksanaan ADD Triwulan I 2017 di Gedung SKB Danyang Purwodadi.  Proses pencairan ADD dinilai mudah dibanding tahun sebelumnya. Karena mekanismenya dipermudah pemerintah, sehingga diharapkan desa-desa yang mendapatkan alokasi ADD tidak terlambat dalam mencairkan. Tetapi 19 desa tersebut masih saja terlambat.

Pencairan ADD mudah karena desa cukup melampirkan beberapa bukti persyaratan. Antara lain APBDes beserta penjabarannya dan nomor rekening desa.  Kalau persyaratan lengkap, ADD itu ditransfer langsung ke rekening desa.

ADD 2017 di Kabupaten Grobogan mencapai Rp 155 miliar, hampir sama dengan anggaran pembangunan jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR). Anggaran itu disalurkan kepada 273 desa. Besarannya ADD yang diterima setiap desa sekitar Rp 235 juta – Rp 673 juta.

Daru mengatakan, dari hasil monitoring Pemdes,  desa-desa yang terlambart mencairkan ADD itu disebabkan lambatnya pelaporan kegiatan pelaksanaan ADD Triwulan I. Sebagai dampaknya penyaluran ADD tahap berikut menjadi tertunda.

ADD itu disalurkan dalam empat tahap. Bila laporan Triwulan I terlambat, praktis penyaluran tahap berikutnya tertunda.  Selain itu surat pertanggungjawaban (Spj) tidak lengkap, karena ada item-item belanja yang tidak dilengkapi nota/tanda terima.

Lalu pengelola anggaran seperti kades, sekdes dan bendahara belum paham tentang tupoksinya. Sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan, menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lapangan terganggu.

Daru mencontohkan, masalah keuangan ditangani bukan oleh bendahara. Verifikasi kelengkapan SPj sering tidak dilakukan dan ketika diserahkan laporannya terpaksa dikembalikan untuk dilengkapi. (syam/TN)