Jokowi Kritik Koordinasi Pusat-Daerah Kurang

 JAKARTA  ( Top News ) -  Presiden Joko Widodo mengkritisi adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Presiden Jokowi menilai belum ada sinergi yang baik antara para pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai APBN maupun APBD. Akibatnya, pembangunan yang sudah digenjot dengan biaya besar tidak memberikan nilai tambah.

Kritik itu dikemukakan Presiden Jokowi di hadapan ratusan Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 26 April 2017.

Presiden mengingatkan agar kejadian seperti itu tidak terulang di masa mendatang. Presiden Jokowi mencontohkan tidak adanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, yaitu ada waduk, tetapi tidak ada jaringan irigasinya. Ada pelabuhan, tetapi tidak ada jalan. Hal seperti itu tidak hanya satu dua saja.

‘’Ini artinya antara pusat dan daerah tidak ada koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meskipun hal itu sudah dibahas melalui Musrenbang. Hal ini berarti, orientasinya dari pembangunan itu mengarah ke proyek, sehingga tidak menghasilkan output apa-apa," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menilai, pembangunan infrastruktur di daerah yang tidak optimal, tercermin dari perencanaan proyek, yang selama ini tidak fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas. Menurutnya, dibutuhkan perencanaan yang jelas untuk mencapai suatu pembangunan, yang mampu menciptakan nilai tambah.

"Jadi, berilah prioritas pada apa yang dikerjakan. Jangan banyak-banyak. Di bawah tiga lebih baik, jangan semua jadi prioritas," katanya.

Melalui Musrenbangnas, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018, diharapkan menggunakan prinsip uang mengikuti program kerja, sehingga mampu menanamkan prioritas nasional dan program prioritas tahun 2018, dan memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga, pusat, dan daerah. (syam/TN)