KPK Tidak Akan Buka Rekaman Miryam

JAKARTA ( Top News ) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Sarif mengaku sudah mendengar mengenai putusan DPR yang menyetujui hak angket KPK. Bahkan ia  mengetahui terjadinya hujan interupsi dan walk out sejumlah anggota DPR yang mewarnai persetujuan dari angket itu, melalui rapat paripurna tersebut.
"Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan hak angket tersebut, akan kami pelajari terlebih dahulu," kata Laode di Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Ia mengatakan, KPK tidak akan pernah membuka rekaman penyidikan politikus Partai Hanura Miryam S Haryani, meskipun hak angket itu telah disetujui melalui rapat paripurna DPR di Senayan.
"Rekaman hanya akan kami buka di persidangan," kata Laode.Pihaknya tidak akan berusaha menghalangi para anggota legislatif untuk mengeluarkan kritikannya melalui hak angket. Namun, Laode juga berharap agar para legislator bisa menghormati proses hukum yang tengah dijalankan KPK.
"KPK tidak akan mencampuri urusan partai, tapi berharap bahwa partai politik memahami sikap KPK yang tidak mau memperlihatkan rekaman dan BAP," ujar Laode.
Hak angket ini berawal dari keberatan sejumlah Anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh Penyidik KPK Novel Baswedan, saat menjadi saksi di persidangan kasus e-KTP, 30 Maret 2017.
Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam.
"Dan karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka Miryam sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini," kata Laode.
Menurutnya, jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP. "Segala upaya yang dapat menghambat penanganan kasus korupsi, termasuk e-KTP dan kasus keterangan tidak benar di pengadilan tentu saja akan ditolak KPK," tegas Laode.  (syam/TN)