Penyerapan Anggaran Triwulan I Memprihatinkan

GROBOGAN ( Top News ) – Penyerapan anggaran Triwulan I di Pemkab Grobogan sangat memprihatinkan. Sebab angka serapan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) minim sekali. Bahkan jauh di bawah target yang ditetapkan.

Demikian terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan (Rakor POP) Triwulan I di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Sabtu (29/4) kemarin. Rakor dipimpin Sekda Moh Sumarsono.

Ia mengatakan, penyerapan keuangan APBD 2017 baru Rp 53 juta, atau sekitar 5,06 persen. Angka itu dalam posisi mengkhawatirkan karena jauh dari target yang ditetapkan sebesar Rp 215 juta atau sekitar 20,56 persen.

Untuk realisasi pembangunan fisik pada Triwulan I  tingkat capaiannya juga dinilai masih sangat rendah. Sebab baru mencapai 12,72 persen dari target 25 persen. Tidak dijelaskan mengapa penyerapan anggaran dan realisasi pembangunan fisik itu, masih sangat rendah. Diduga kegiatan di setiap SKPD tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pimpinan SKPD.

Sekda Sumarsono mengatakan, pos belanja APBD 2017 mencapai 2,4 triliun. Dari jumlah itu, Rp 1,4 triliun untuk belanja tidak langsung dan selebihnya Rp 1 triliun di antaranya untuk belanja langsung. Dana besar itu kata Sumarsono, untuk membiayai 3.150 kegiatan (proyek-proyek pengadaan barang-red) yang tersebar di 49 SKPD. Terbesar ada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR).

Diperoleh keterangan, tahun 2017 ini PUPR mengelola kegiatan senilai Rp 500 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp 200 miliar di antaranya didapatkan dari pinjaman BUMN di Jakarta untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan kabupaten.   

Sekda mengatakan, selain penyerapan anggaran dari APBD 2017 rendah, juga penyerapan anggaran dari dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 107 miliar untuk membiayai 99 kegiatan masih dalam keadaan nol persen. Sebab belum ada realisasiu fisik maupun pencairan termyn dari proyek-proyek pengadaan barang.

Anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten senilai Rp 71 miliar dan bantuan keuangan untuk pemerintah desa sebesar Rp 14,9 miliar dari Provinsi Jateng pada Triwulan I sama sekali belum terserap. Hal itu akibat belum adanya pencairan termyn lantaran kegiatan fisiknya masih dalam taraf pelelangan.

Penyerapan anggaran Triwulan I menurut Sekda Sumarsono, harus dipacu di setiap SKPD, sehingga di akhir tahun penyerapan itu tidak terlampau tinggi. SKPD diminta melaksanakan program yang telah direncanakan hingga serapan anggaran mendekati angka target. Selain itu kendala rendahnya penyerapan anggaran disarankan supaya diidentifikasi dan dicarikan solusinya.

’’Harus dihindari kebiasaan menunda pekerjaan hingga menumpuk pada akhir tahun. Karena hal itu akan menghambat tercapainya target. Untuk itu program kerja yang sudah direncanakan supaya dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat mutu,’’ ujar Sekda Sumarsono. (syam/TN)