ASN Diminta Fokus Pelayanan Publik

JAKARTA ( Top News ) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar jajaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) fokus membenahi program pelayanan masyarakat  di tingkat pemerintah daerah (Pemda).
Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada publik. Terlepas, siapapun pemimpinnya, birokrasi diibaratkan sebuah mesin yang harus terus bergerak. Karena itu, para pegawai di tataran pemerintah harus bekerja secara profesional tanpa terlibat urusan politik.
“Siapapun pimpinannya, pelayanan publik harus tetap jalan,” Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Eko Subowo usai Rakornas Sosialisasi Kebijakan Ditjen Bina Adwil dalam rangka memperkuat sinergi Kemendagri dengan daerah di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (10/5).
Pimpinan daerah, kata dia, hanya jabatan politik, dalam kurun waktu tertentu akan berganti kembali. Namun ASN di daerah, termasuk di dalamnya sekretaris daerah, kepala dinas atau kepala badan merupakan jabatan fungsi karena adanya pengangkatan dari instansi pemerintahan.
“ASN tak boleh terpengaruh dalam urusan-urusan politik. Apalagi menganggu kinerjanya. Mereka harus tetap fokus dalam melayani masyarakat,” tambah dia.
Kemendagri, kata Eko secara fokus dan konsisten telah mendorong percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan dan nonperizinan di tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Ini dalam rangka peningkatan ease of doing business Indonesia dari peringkat 106 jadi 91.
“Selaku garda terdepan birokrasi yang melayani masyarakat sekaligus sebagai bukti hadirnya Negara di tengah-tengah masyarakat dan dunia usaha. Layanan ini juga harus cepat, profesional serta transparan. Maka pimpinan SKPD, dan sekda harus stanbay demi kepentingan rakyat,” tambah Eko.
Ini dilakukan melalui program penerapan PTSP prima dan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN). Sampai saat ini, PTSP telah terbentuk di 34 provinsi serta 497 kabupaten/kota. Sedangkan PATEN telah diimplementasikan pada 2.098 kecamatan di 187 kabupaten/kota.
Sebelumnya dalam Rakornas Sosialisasi Kebijakan Ditjen Bina Adwil, Mendagri Tjahjo mengatakan agar Ditjen Adwil Kemendagri fokus dalam program meningkatkan fungsi pelayanan di jajaran pemerintahan. Ia menekankan soal memberikan kemudahan perizinan dan proses birokrasi.
“Ini bisa teruwjud kalau internal jajaran pemerintahan solid. Saling gotong royong dan membangun komunikasi dengan instnasi terkait, begitu juga dengan para tokoh agama, masyarakat, forkompinda, DPRD, serta pers. Ini akan mempercepat,” ujar dia.
Berkaitan dengan hal tersebut, Mendagri memerintahkan kepada seluruh gubemur dan bupati/walikota untuk mempercepat pendelegasian kewenangannya ke PTSP dan PATEN. Mereka juga wajib memastikan kedua lembaga ini memberikan kemudahan pelayanan.
“Layanan perizinan dan nonperizinan yang tentunya perlu didukung oleh kesiapan sarana, prasarana, standar pelayanan serta sumber daya aparatur yang profesional,” katanya. (syam/TN)