Grobogan Raih Lagi Opini WTP

GROBOGAN (Top News) – Pemkab Grobogan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Pemkab Grobogan tahun 2016.  Tahun sebelumnya 2015, status WTP itu, juga diterima Pemkab tersebut.

‘’Jadi ini untuk kali kedua kami menerima WTP dari BPK,’’ kata Bupati Grobogan Sri Sumarni di Semarang, Jumat (26/5/2017). Ia mengatakan hal itu usai menerima predikat WTP dari Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Heru Subowo.

Dalam acara itu Bupati Sri dari PDIP ini didampingi Ketua DPRD Agus Siswanto, Sekda Moh Sumarsono, Inspektur Puji Raharjo dan Kabag Humas Muchtarom.

Bupati Sri mengatakan,  dengan diterimanya opini WTP itu menunjukkan pengelolaan keuangan untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik di instansi jajarannya cukup baik. Dan hal ini patut dibanggakan. Lebih-lebih  predikat opini WTP tersebut didapatkan dalam dua tahun berturut-turut.

Pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada semua SKPD yang berhasil mengelola anggaran untuk pembangunan, rutin maupun pelayanan publik dengan baik, sehingga BPK memberikan opini WTP ke Pemkab Grobogan.

Sementara itu juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, opini WTP yang diterima kementerian, lembaga tinggi negara dan Pemda itu, bukan berarti di instansi pemerintah tersebut bebas dari korupsi. Terbukti WTP yang diterima Kemendes diwarnai korupsi Rp 240 juta.

‘’Sebenarnya kasus seperti itu banyak terjadi di instansi pemerintah, KPK berkali-kali menangani kasus serupa’’ katanya. Ia mengatakan, dengan diterimanya opini WTP tersebut, seharusnya kementerian, lembaga negara dan Pemda, bersih dari pungli dan korupsi apapun hingga masyarakat betul-betul mengakuinya sebagai pemerintahan yang bersih dari kejahatan.

‘’Dengan adanya kasus di Kemendes itu, KPK terinspirasi untuk memantau instansi-instansi pemerintah yang menerima opini WTP. Karena kabar yang berkembang untuk mendapatkan opini itu, auditor BPK mudah dibeli. Meskipun pimpinan BPK RI (Moermahadi Soerja Djanegara-red) memperketat pengawasan terhadap para auditor di jajarannya,’’ ujar Febri. (syam/TN)