Jaksa Perempuan Diminta Berantas Korupsi

YOGYAKARTA ( Top News ) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan data, bahwa  48 orang perempuan pernah yang menduduki jabatan publik terlibat kasus korupsi. Belakangan yang tertangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) adalah Bupati Klaten nonaktif Sri Hartini. Dia ditangkap dalam kasus suap kenaikan jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jateng.

Nama terakhir tersandung kasus korupsi adalah Miryam. Politisi Hanura itu, tersangkut kasus dugaan pemberian keterangan palsu di persidangan e-KTP.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan  mengajak para perempuan berjuang dengan caranya masing-masing memberantas korupsi di lingkungannya. Jangan malah justru menjadi pelaku korupsi seperti halnya pelaku yang ditangani KPK saat ini. Atau  membiarkan suaminya jadi pelaku korupsi.

Basaria juga mengajak para jaksa perempuan di jajaran Kejati DIY untuk memberantas korupsi. Di antaranya dengan melakukan pelayanan, penindakan maupun penegakan hukum yang bersih tanpa korupsi dan pungli.

"Yang utama, sebagai penegak hukum harus bersih dahulu," kata Basaria Panjaitan usai menjadi pembicara Seminar Peranan Perempuan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia di Kantor Kejaksaan Tinggi DIY, Rabu (3/5)

 Ia mengatakan, perempuan Indonesia harus terlibat aktif memberantas korupsi sesuai peran dan keberadaannya masing-masing. Basaria mengajak perempuan menghindari korupsi dan jangan sampai terlibat maupun menjadi pelaku korupsi.

"Kita tidak menutup fakta itu, bahwa ada perempuan sebagai pelaku-pelaku korupsi," katanya.
Basaria memaparkan bahwa perempuan yang diberikan amanat menjabat dalam pemerintah maupun jabatan publik lainnya ada beberapa yang tersangkut kasus korupsi. Baik saat menjabat bupati, gubernur maupun DPR. (syam/TN)