Jokowi Ajak KPK Cek Dana Desa
JAKARTA ( Top News ) - Presiden Joko Widodo berencana mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) blusukan ke daerah-daerah guna mengecek penggunaan dana desa.
"Nanti saya ke desa bapak-bapak ini. Tidak sendirian lho, saya ajak KPK," kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Dari KPK diperoleh keterangan, bahwa komisi anti rasuah itu telah menerima 300 laporan penyalahgunaan dana desa oleh kades. Sebagian besar laporan tersebut menyebutkan, bahwa kades menggunakan sebagian dana bantuan desa dari bantuan pemerintah pusat untuk kepentingan pribadi. Sehingga kualitas jalan desa yang dibiayai dari dana desa tersebut kurang bagus. Sebab material yang digunakan dikurangi.
Peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah itu banyak diikuti oleh kepala daerah dan kepala desa. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa menteri kabinet kerja dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi sempat menarik perhatian peserta rakornas, karena mempersilakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk duduk di depan bersama menteri kabinet kerja. Sebelumnya perwakilan KPK tersebut duduk di belakang menghadap beberapa menteri kabinet kerja.
‘’Saya lihat utusan KPK hadir, silakan duduk di depan, masak KPK di belakang,’’ kata Presiden Jokowi.
Usai memberi sambutan Presiden Jokowi berdialog dengan dua kepala desa yaitu Sugeng , Kades di Boyolali Jateng dan Kadiman, Kades di Kabupaten Kapuas . Sugeng yang ditanya Presiden menjelaskan bagaimana dirinya menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes).
"Alhamdulillah untuk Kabupaten Boyolali kami tahun 2016 dan 2017 sudah memakai aplikasi Seskeudes dan di sini perlu kami ceritakan sedikit, dengan sistem aplikasi itu, baik pengawasan maupun pencegahannya dari korupsi, Insya Allah minim," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan segala prosedur penggunaan dana desa harus melalui bank dan tidak menggunakan uang tunai untuk melaksanakan program pembangunan. Jadi masuk rekening desa terlebih dulu, setelah itu baru direalisasikan.
‘’Andaikata kita belanja barang, langsung si pembelanja mengambilnya lewat rekening dan direalisasikan pada hari itu juga. Jadi dibelanjakan via rekening," ujar Sugeng.
Senada dengan Sugeng, Kadiman menjelaskan bagaimana ia menggunakan aplikasi Siskeudes dalam rangka menggunakan dana desa dengan optimal.
Bahkan, baik Sugeng maupun Kadiman, keduanya mengaku selalu memaparkan dana desa yang diterima dan penggunaannya kepada publik, sehingga publik mengetahui untuk apa saja dana itu dikeluarkan.
Presiden Jokowi mengapresiasi penjelasan keduanya. "Kelihatannya yakin. Dari ngomongnya kelihatan, siap atau enggak siap kelihatan. Kalau agak grogi malah nanti saya cek di lapangan. Tapi kan ini tidak grogi," kata Presiden Jokowi. (syam/TN)
"Nanti saya ke desa bapak-bapak ini. Tidak sendirian lho, saya ajak KPK," kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Dari KPK diperoleh keterangan, bahwa komisi anti rasuah itu telah menerima 300 laporan penyalahgunaan dana desa oleh kades. Sebagian besar laporan tersebut menyebutkan, bahwa kades menggunakan sebagian dana bantuan desa dari bantuan pemerintah pusat untuk kepentingan pribadi. Sehingga kualitas jalan desa yang dibiayai dari dana desa tersebut kurang bagus. Sebab material yang digunakan dikurangi.
Peserta Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah itu banyak diikuti oleh kepala daerah dan kepala desa. Acara tersebut juga dihadiri oleh beberapa menteri kabinet kerja dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Dalam acara itu, Presiden Jokowi sempat menarik perhatian peserta rakornas, karena mempersilakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk duduk di depan bersama menteri kabinet kerja. Sebelumnya perwakilan KPK tersebut duduk di belakang menghadap beberapa menteri kabinet kerja.
‘’Saya lihat utusan KPK hadir, silakan duduk di depan, masak KPK di belakang,’’ kata Presiden Jokowi.
Usai memberi sambutan Presiden Jokowi berdialog dengan dua kepala desa yaitu Sugeng , Kades di Boyolali Jateng dan Kadiman, Kades di Kabupaten Kapuas . Sugeng yang ditanya Presiden menjelaskan bagaimana dirinya menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes).
"Alhamdulillah untuk Kabupaten Boyolali kami tahun 2016 dan 2017 sudah memakai aplikasi Seskeudes dan di sini perlu kami ceritakan sedikit, dengan sistem aplikasi itu, baik pengawasan maupun pencegahannya dari korupsi, Insya Allah minim," kata Sugeng.
Sugeng mengatakan segala prosedur penggunaan dana desa harus melalui bank dan tidak menggunakan uang tunai untuk melaksanakan program pembangunan. Jadi masuk rekening desa terlebih dulu, setelah itu baru direalisasikan.
‘’Andaikata kita belanja barang, langsung si pembelanja mengambilnya lewat rekening dan direalisasikan pada hari itu juga. Jadi dibelanjakan via rekening," ujar Sugeng.
Senada dengan Sugeng, Kadiman menjelaskan bagaimana ia menggunakan aplikasi Siskeudes dalam rangka menggunakan dana desa dengan optimal.
Bahkan, baik Sugeng maupun Kadiman, keduanya mengaku selalu memaparkan dana desa yang diterima dan penggunaannya kepada publik, sehingga publik mengetahui untuk apa saja dana itu dikeluarkan.
Presiden Jokowi mengapresiasi penjelasan keduanya. "Kelihatannya yakin. Dari ngomongnya kelihatan, siap atau enggak siap kelihatan. Kalau agak grogi malah nanti saya cek di lapangan. Tapi kan ini tidak grogi," kata Presiden Jokowi. (syam/TN)
Jokowi Ajak KPK Cek Dana Desa
Reviewed by samsul huda
on
May 18, 2017
Rating:
Post a Comment