Jokowi: Gebuk, Pengganggu NKRI

JAKARTA ( Top News ) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa pihaknya siap menggebuk siapa saja yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Presiden mengatakan, NKRI dibangun di atas dasar Pancasila dan UUD 1945, sehingga tidak boleh ada individu atau kelompok yang mengancam dasar negara itu.
"Saya pakai kata gebuk. Kalau pakai kata jewer nanti pemerintah dinilai kurang tegas," kata Presiden Jokowi. Presiden mengatakan hal itu saat berdiskusi dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Jokowi mengakui telah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gonjang-ganjing politik setelah Pilgub DKI Jakarta. Salah satunya adalah adanya ketidakpuasan kelompok yang terganggu kepentingan bisnisnya.
"Saya tahu ada yang terganggu ketika Petral dibubarkan. Saya juga tahu ada yang marah saat masalah daging ditertibkan. Juga ada yang terganggu kepentingannya saat Ibu Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan,"  kata Presiden Jokowi.
Faktor lain, menurut Jokowi, adalah kepentingan politik menjelang 2019. "Kita tahu 2019 sudah dekat dan hal ini dimanfaatkan dari sekarang," ujarnya. Mengenai gangguan keutuhan NKRI, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemerintah akan bersikap tegas. Salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun pemerintah tetap menjunjung tinggi hukum, etika dan nilai-nilai peradaban Indonesia.
Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga negara menjamin kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Namun semuanya itu mesti dilakukan dalam koridor. "Demo boleh saja, silakan, karena diatur dalam undang-undang," jelasnya.
Jokowi mengakui media sosial sangat membantu, namun di sisi lain merugikan. Saat pilkada di Solo, pilkada di DKI, dan pilpres, Presiden dari PDIP itu, menggunakan media sosial karena murah. Mestinya cukup dengan media sosial, tidak perlu mengeluarkan uang banyak.
Namun, media sosial menjadi merugikan ketika digunakan untuk provokasi, isu SARA, fitnah, dan ujaran kebencian. Pemerintah sedang mencari masukan supaya bisa mengelola media sosial agar tidak memproduksi hal-hal negatif.
Menurut Jokowi, tidak cukup dengan penegakan hukum karena akan memakan waktu dan menguras energi karena jumlahnya begitu banyak. Perlu diseleksi mana yang masuk katagori mengganggu dan mana yang tidak. (syam/TN)