Kanalisasi Alun-alun Perparah Banjir Pendapa Kabupaten

GROBOGAN ( Top News ) – Proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi Grobogan tidak pernah lepas dari sorotan masyarakat daerah itu. Setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya selalu dikaitkan dengan gagalnya proyek revitalisasi alun-alun tersebut.  Termasuk banjir yang menggenangi halaman pendapa kabupaten, 28 April 2017.
Adalah Hartono (45) yang belakangan mengaku mengamati terjadi genangan di pendapa kabupaten itu. Warga Purwodadi ini mengatakan, selain akibat curah hujan tinggi, banjir di pendapa kabupaten tersebut akibat saluran pembuangan di Jalan Gatot Subroto (depan pendapa) dan Jl S Parman (belakang pendapa)  kabupaten tak mampu menampung kiriman dari saluran pembuangan depan RSUD Dr Soedjati  Purwodadi dan sekitarnya.
Selain itu diperparah dengan kanalisasi proyek revitalisasi alun-alun. Karena air hujan tidak bisa terserap di alun-alun. Bahkan lebih banyak tertampung di kanalisasi tersebut. Airnya pun tak bisa terbuang melalui saluran pembuangan di saluran pembuangan sekitarnya. Sehingga menyebabkan genangan di halaman pendapa kabupaten semakin meninggi.
Sebagaimana warga yang lain, Hartono menilai, bahwa kanalisasi alun-alun penuh air karena areal tengah alun-alun tak mampu menyerap air hujan. Sebab tanah hurugnya didapat dari tanah padas Selonjari Brati. Seharusnya tanah hurug itu diambilkan dari kandungan pasir dan kerikil (sirkil) yang mudah menyerap air hujan. Sehingga air tidak menggenang di tengah alun-alun.
Ia mengaku tidak habis pikir mengapa tanah hurug itu akhirnya diterima pengawas dan PPKom. Padahal tidak memenuhi syarat spesifikasi tanah hurug prorek revitalisasi alun-alun tersebut. Belakangan setelah tengah alun-alun airnya menggenang dan becek, baru pihak satu dengan lainnya saling menyalahkan.
‘’Sebaiknya supaya tidak bermasalah di kemudian hari, tanah hurug itu dibongkar dan diganti dengan tanah yang mudah menyerap air hujan,’’ katanya. PPKom Proyek Revitalisasi Alun-alun Joni Sarjono mengaku sudah mengingatkan pelaksana PT Aditya Mulya Pratama mengganti tanah hurug itu sesuai spesifikasi tanah hurug yang tertera dalam kontrak. Namun dengan alasan tak dapat mengangkut karena terhalang proyek betonisasi jalan, akhirnya tanah hurug Selonjari Brati tersebut yang dipasang.
Dalam masa pemeliharaan ini, ia mengaku sudah minta PT Aditya segera membongkar dan menggantinya dengan tanah hurug yang mudah menyerap air hujan.
Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah turun memeriksa proyek revitalisasi senilai Rp 10,3 miliar itu, Februrai 2017. BPK turun atas permnintaan Bupati Grobogan Sri Sumarni yang merasa tidak p;uas atas hasil akhir mega proyek tersebut. Selain saat diresmikan pohon peneduhnya banyak yang mati mengering, juga banyak sisi bangunan yang tidak dikerjakan dengan baik. Padahal PT Aditya yang mengerjakan proyek ini sudah diberikan perpanjangan waktu 1,5 bulan, meski dengan resiko denda Rp 93 juta akibat keterlambatan tersebut.  Seharusnya proyek itu selesai 22 Desember 2016. Namun entah karena apa tak dapat diselesaikan tepat waktu. (syam/TN)