Kemendagri Tak Serahkan Harga Blanko e-KTP

JAKARTA ( Top News ) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan persekongkolan jahat mengenai pengadaan proyek e-KTP. Hal itu terungkap dalam persidangan ke-14 dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Jaksa Abdul Basir menanyakan harga rincian blanko e-KTP terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mahmud Toha Siregar. Dijawabnya,  hingga proses lelang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak menindaklanjuti permintaan BPKP.

"Dengan itu pengadaan blanko belum didapat rinciannya, termasuk harga per blankonya" tanya jaksa Abdul Basir ke Toha.

BPKP Toha mengatakan, hal itu termasuk temuan BPKP . ‘’Ya kondisi itu yang kami temukan saat review. Dan Review tetap kita minta dukungan agar item yang diusulkan itu bisa diketahui," kata Toha.

Jaksa kembali bertanya lagi, apakah ada rincian harga per e-KTP. Dijawab Toha, bahwa seingatnya per e-KTP Rp 18.000. Itupun barangnya masih dalam bentuk gelondongan. Artinya, tanpa rincian.

Jaksa ngjera lagi, di rancangan anggaran belanja (RAB) berapa anggaran yang diusulkan.
"RAB 2011 Rp 2 Triliun sekian," jawab BPKP Toha.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Irman dan Sugiharto belum menindaklanjuti review atau permintaan BPKP tentang  rincian per unit dalam pengadaan barang e-KTP.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan milik Irman dan Sugiharto analisa harga blanko e-KTP senilai Rp 18.000 dengan rincian sebagai berikut per satuan:
I. Pracetak
1. Inlay
- PET/G layer, material Rp 3.250
- Chip Rp 9.400
- Prelam + laminasi Rp 1.000
Total harga untuk proses pracetak Rp 13.650

II Cetak
1. Cetak background (muka + balikan ) Rp 210

III Pasca cetak
1. Hologram Rp 224
2. Laminasi & punch Rp 500
3. Personalisasi + verifikasi Rp 1.500
Total harga pasca cetak Rp 2.224

IV Finishing dan distribusi
1. Packing (manifest dan label) Rp 160
2. Pengiriman ke setiap kabupaten kota Rp 120
Total biaya penyelesaian dan distribusi Rp 280

Dijumlahkan dengan keseluruhan total biaya per tahap dari pracetak sampai penyelesaian dan distribusi dan PPN sebesar 10 persen maka total pengadaan blanko e-KTP sebesar Rp 18.000.

Tidak hanya itu, Toha juga mengaku pernah mendapat uang Rp 3 juta dari Sugiharto pasca melakukan review proses pra lelang. Namun, dia membantah uang tersebut mempengaruhi hasil review BPKP tehadap proyek senilai Rp 5,9 Triliun tersebut.

"Pernah dapat sesuatu berupa uang dari proses review? tanya jaksa. "Pernah, seingat saya Rp 3 juta tapi tidak terkait dengan review e-KTP ini uang transport," kata Toha.(syam/TN)