Pimpinan SKPD Syukuran Sekda ke Bandung

GROBOGAN ( Top News )  – Libur Waisak dirasa kurang untuk pejabat di jajaran Pemkab Grobogan (Jateng). Dengan alasan Bimbingan Teknis (Bintek), semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) daerah itu, menghadiri acara syukuran Sekda Moh Sumarsono di Bandung, Jumat-Sabtu (12-13/5/2017). Praktis pelayanan publik di jajaran Pemkab tersebut terganggu lantaran pimpinan SKPD sebagai penanggungjawab masing-masing instansi pada  berlibur ke luar kota. 
Tidak diketahui dana yang digunakan untuk itu. Namun diduga mereka menggunakan surat perjalanan dinas (SPj) seperti lazimnya Bintek di luar kota.
Diperoleh keterangan, acara tersebut telah dirancang Sekda, Bagian Umum dan DPPKAD setelah Sumarsono dilantik jadi Sekda awal April 2017. Sampai kemarin Sekda masih merangkap sebagai Plt DPPKAD, sehingga mudah mengatur anggaran untuk kepentingan tersebut.
Sekda Moh Sumarsono membantah, bahwa pihaknya tengah mengadakan syukuran atas dilantiknya menjadi pejabat tinggi di Pemkab Grobogan dengan mengundang semua pimpinan SKPD ke Bandung. Ia mengatakan, pimpinan SKPD itu ke Bandung dalam rangka Bintek. Tidak dijelaskan Bintek dalam masalah apa hingga ke Bandung. Yang pasti katanya, Bintek terkait dengan tugas-tugas pelayanan publik.
Sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) prihatin dengan acara-acara seperti itu di daerah-daerah. Sebab di era pengetatan sumber daya manusia (SDM) pejabat tinggi daerah, sekda dan pimpinan SKPD berlibur sendiri setelah libur nasional. Meskipun dengan alasan Bintek, pelatihan dan lainnya.
Libur nasional telah diatur pemerintah, maka kepala daerah, sekda dan pejabat tinggi daerah tidak bisa menambah maupun mengurangi. Wakil Ketua Komisi ASN Irham Dilmy di Jakarta mengatakan, bahwa pihaknya merasa tidak yakin acara seperti itu merupakan Bintek tindak lanjut dari teknis pelayanan publik dari Kemendagri maupun Kementerian PAN-RB. Sebab kedua kementerian ini melarang Pemda mengadakan Bintek ke luar daerah. Lebih-lebih menelan dana besar.
Bila seperti itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selayaknya mengadakan pemeriksaan mengenai acara tersebut. Bila tidak sesuai dengan acara yang dijadwalkan, maka penanggungjawab acara itu harus dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang dikeluarkan. Dan dampaknya Pemda bisa dinilai pemerintah pusat gagal dalam mengelola anggaran. Meskipun anggaran yang digunakan untuk kepentingan tersebut tidak mencapai miliaran.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur di Jakarta mengatakan, untuk menghadapi persaingan global, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus  diisi orang-orang pilihan, yang memiliki kecerdasan, kepintaran dan kreatif. Namun tidak kreatif dalam mengotak-atik anggaran untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ketika memberikan kuliah umum di  STIS Jakarta,  ia mengatakan, era globalisasi ini merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia maupun organisasi apapun. Persaingan ketat dan keras menciptakan suatu keadaan yang memberikan kemenangan pada organisasi yang memiliki unggulan kompetitif, dan mampu mempertahankan eksistensinya serta unggul dalam kancah persaingan global.
“Kita harus membawa perubahan , ASN harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya, bawa perubahan yang maksimal,”  kata Asman. Untuk memenangkan persaingan global, setiap instansi harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat serta dituntut mampu menciptakan inovasi secara terus menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta rekayasa sosial sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif.  (syam/TN)