Proyek Alun-alun Tak Dilengkapi MCK

GROBOGAN ( Top News ) – Proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi di Kabupaten Grobogan menelan dana yang tidak sedikit dari APBD 2016.  Dalam papan nama proyek, dana proyek revitalisasi  itu, mencapai Rp 10,3 miliar. Namun hasilnya tak sesuai yang diharapkan masyarakat daerah tersebut, Bupati, dan DPRD.
‘’Mega proyek itu menelan dana besar tetapi hasilnya minimal,’’ kata beberapa warga Purwodadi, Grobogan (Jateng), Senin (2/5/20`17).
Dikatakan minimal karena tak dilengkapi sarana pendukung yang memadai. Misalnya, tak ada MCK di sudut-sudut alun-alun. Padahal tempat itu merupakan ajang berkumpulnya warga Purwodadi untuk berbagai kegiatan masal.
‘’Semua proyek penataan alun-alun di Jateng selalu dilengkapi MCK, tetapi di Purwodadi tidak, aneh sekali,’’ kata Hartono, warga Purwodadi. Di lokasi PKL, satu kesataun dengan mega proyek itu, juga tak dilengkapi sarana air bersih, dan tempat pembuangan sampah. Setelah beberapa media menyoroti, belakangan Dinas Lingkungan Hidup melengkapinya dengan sarana tempat pembuangan sampah.
‘’Sepertinya proyek revitalisasi ini terkesan seperti dipaksakan. Diduga karena tergesa-gesa akhirnya maket dari proyek tersebut dibuat seadanya,’’ ujar warga Purwodadi itu.  Bahkan sarana pendukung yang masuk dalam sub pekerjaan proyek dinilai banyak yang tidak dikerjakan. Salah satunya penanaman pohon palem, yang berfungsi untuk peneduh dan sekaligus penghijauan alun-alun.
Saat diresmikan 31 Januari 2017, katanya, semua pohon peneduh mati kekeringan. Bupati Grobogan Sri Sumarni yang meresmikan proyek itu sempat kecewa lantaran hasil akhir dari proyek revitalisasi tersebut tidak maksimal.
Tidak hanya pohon palem yang mati kekeringan, bangunan lain banyak yang belum selesai dikerjakan. Misalnya kastin tidak diaci dan tidak dicat, kanal-kanal pembuangan air resapan tidak diplester, keramik banyak yang pecah dan banyak lagi yang lainnya.
‘’Bupati betul-betul kecewa akhirnya minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun ke Grobogan mengaudit proyek itu,’’ ujar Hartono. BPK dilaporkan sudah turun ke daerah ini Februari 2017. Namun laporan hasil pemeriksaannya (LHP) belum selesai dikerjakan.
Ia mengatakan, proyek itu menyisakan banyak persoalan. Sejak awal PT Aditya Mulya Pratama Wonosobo yang mengerjakan proyek ini, dicurigai pinjam bendera dan punya modal yang dimiliki tak cukup untuk  proyek senilai Rp 10,3 miliar. Lalu PT tersebut tak dapat mengerjakan tepat waktu karena 22 Desember 2016 harus selesai, ternyata progresnya baru mencapai 75 persen. Maka PT Aditya minta perpanjangan ke PPKom, meski dengan resiko denda Rp 93 juta akibat keterlambatan.
Begitu selesai akhir Januari 2017, ternyata fisiknya tak dikerjakan maksimal. Namun anehnya penanggungjawab proyek dan PPKom berani menandatangani pencairan termyn  95 persen. ‘’Penyimpangan inilah barangkali yang jadi bahan pendalaman BPK,’’ ujar Hartono. (syam/TN)