Mendagri: Pahami Area Rawan Korupsi

JAKARTA (Top News) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta para pejabat memahami area-area rawan korupsi sehingga tidak terjerumus dalam praktik menyimpang dalam pemerintahan.
"Pahamilah area rawan korupsi itu," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/6/2017).
Ia mengatakan hal itu menanggapi upaya pemerintah menjauhkan para penyelemnggara negara tidak korupsi. Mendagri Tjahjo mengatakan, area rawan korupsi itu meliputi perencanaan anggaran, dana hibah, bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, retribusi dan pajak, serta jual beli jabatan.
"Kalau seluruh pejabat, mulai dari saya sampai lurah atau kepala desa memahami hal ini, saya kira akan tertib. Aturannya ada semua, UU-nya ada semua, ada pengawasan melekat semua," ujar Mendagri Tjahyo.
Terkait dengan banyaknya pejabat daerah terjaring praktik korupsi, Mendagri Tjahjo mengatakan. bahwa upaya mencegah sudah dilakukan cukup panjang.
"Masuk di lingkungan kerja sudah ada BPK, Bahkan KPK menerapkan e-planning di semua Pemda. Malah sekarang juga sedang dikerjakan konsep untuk inspektorat, sehingga fungsi pengawasan dan pencegahan ditingkatkan," jelasnya.
Mendagri juga mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rajin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
"Dengan semakin banyak OTT KPK jangan dicurigai KPK melampaui kewenangan, justru itu untuk memberikan 'shock therapy'," ujarnya. Tjahjo menyebutkan ke depan sesuai arahan Presiden Jokowi, fungsi inspektorat akan dioptimalkan untuk mencegah praktik korupsi. Kelembagaan inspektorat ini tengah dibahas pihaknya bersama Kementerian PAN RB dan KPK. Sehingga ke depan inspektorat punya nyali mencegah korupsi di Pemda. (syam/TN)