Nurwanto: Biaya TKI Gratis Tidak Mungkin

GROBOGAN (Top News) - Keinginan pemerintah untuk memberantas pungli pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dinilai jauh dari harapan. Pasalnya sampai saat ini biaya pemberankatan TKI ke luar negeri masih mahal. Sejumlah PJTKI di Kabupaten Grobogan memberikan tarip pemberangkatan ke Korea bervariasi, mulai dari Rp.20 juta, Rp.25 juta, Rp. 30 juta. Bahkan ada yang memungut sampai Rp.40 juta/ TKI.  Hal ini sangat memberatkan bagi para calon TKI yang rata-rata dari golongan ekonomi lemah, dan ini tentu bertentangan dengan pemerintahan Jokowi-JK, yang menginginkan keberangkatan TKI ke luar negeri gratis. Atau paling tidak biayanya murah dan terjangkau kalangan ekonomi lemah.

Saat dikonfirmasi di kantornya (3/6/2017), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan Nurwanto menyatakan, bahwa TKI ke luar negeri tidak mungkin gratis. Karena  mereka harus bayar biaya medical record, biaya membuat Paspor, membeli tiket pesawat dan lain sebagainya. Jadi TKI ke luar negeri tak mungkin gratis,  namun demikian PJTKI tidak boleh memungut biaya berlebihan kepada para calon TKI.
''Ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk dalam membebani biaya pemberangkatan,   semua itu ada aturannya”  katanya.  Nurwanto mengaku tidak tahu kalau di Grobogan ada PJTKI yang memungut biaya pemberangkatan sampai sebesar Rp 40 juta. Minggu ini pihaknya akan mengecek keberadaan PJTKI satu per satu. Kalau ada yang memungut sebesar itu, langsung ditindak.
''Saya rasa Rp. 40 juta bagi calon TKI itu sangat memberatkan,'' ujarnya. Lebih jauh Nurwanto mengaharapkan, TKI berangkat ke luar negeri jangan lewat calo, sebab kalau lewat calo pasti biaya akan menjadi lebih mahal. Umumnya calo ingin cari untung sendiri.

Ia mengatakan, seperti yang pernah terjadi pada sistem penempatan TKI di luar negeri, dulu ada aturan  para TKI yang akan bekerja ke Korea atau Jepang dikenai uang jaminan Rp. 25 juta, “Ini kan aneh. Orang mau bekerja saja susah kok dimintai uang, tetapi setelah mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk dari DPR RI, akhirnya aturan itu ditiadakan” kata Nurwanto, mantan Kadinas Bina Marga Grobogan itu.

Saat ini pemerintah sedang menggalakkan program Id Card untuk  TKI di luar negeri, tujuannya adalah untuk mendeteksi dan untuk meminimalisir masalah- masalah yang sering menimpa para TKI. Program Id Card ini, atau pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sudah berjalan dengan baik di Jakarta. Ke depan program ini akan bisa dilayani di daerah-daerah yang punya potensi TKI tinggi seperti Grobogan.
''Belakangan ini saya sering terlibat dalam rapat-rapat dengan berbagai pemangku kebijakan  di Jawa Tengah kaitanya dengan program Id Card untuk TKI, yang wacananya akan bisa dilaksanakan di daerah” kata Nurwanto. (AS/syam/TN)