OTT KPK Terkait Pengesahan APBD

JAKARTA (Top News) – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyoroti pembahasan anggaran di Pemda dan DPRD. Pembahasan anggaran itu rawan transaksi. Itu sebabnya operasi tangkap tangan (OTT) lebih banyak terkait dengan pembahasan APBD di lembaga pemerintah tersebut.
"Salah satu fokus KPK adalah mengawasi pembahasan anggaran di Pemda dan DPRD.  Karena disinilah KPK cukup banyak melakukan OTT akibat penyalahgunaan anggaran itu,’’  kata juru bicara  KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/6/2017).
KPK tidak menyangkal adanya laporan masuk soal pembahasan APBD yang macet di suatu daerah. Hambatannya pun macam-macam. Bahkan indikasi transaksional dari penyimpangan anggaran dalam pembahasan itu juga terendus.
"Jadi dalam proses koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupga) kami menerima info dari pemerintah daerah bahwa APBD belum bisa disahkan karena ada proses yang terhambat atau belum selesai baik formal maupun informal," ujar Febri.
Dalam gelar perkara OTT Gubernur Bengkulu, Rabu (21/6/2017), Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan saat pelantikan Ridwan Mukti pada 2015, ada pembahasan APBD yang macet di DPRD Bengkulu. Karena mendeteksi adanya kejanggalan, KPK pun turun tangan.
"Waktu kita ke sana ada semacam kerjaan yang sangat tertunda ketika mereka bahas APBD. Terjadi kunci-mengunci antara legislatif dan eksekutifnya. Kemudian kita coba datang dan akhirnya selesai. Hampir kuartal ketiga mereka nggak berhasil membahas anggaran itu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Menurutnya, upaya apa pun dari KPK untuk mencegah korupsi, bila penyelenggara negara tidak mempunya integritas, pasti pola-pola tersebut akan terus berulang. Yaitu pola transaksional untuk kepentingan kelompok dan individu.
‘’Kita akan terus OTT terhadap penyalahgunaan anggaran itu,’’ ujar Saut Situmorang. Ia mengatakan, tawar menawar pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemda untuk kepentingan kelompok dan individu seperti tak pernah selesai di negeri ini. Padahal berbagai upaya pengawasan  untuk menekan hal itu terus dilakukan KPK melalui berbagai aplikasi. Namun di lapangan para penyelenggara negara ini selalu memainkan modus baru, sehingga tak tercium KPK. Meski demikian suatu saat modus tersebut dipastikan tercium melalui OTT . (syam/TN)