Pansus Angket Agus Harap Presiden Bersikap

JAKARTA (Top News) - Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi mengambil sikap mengenai Pansus Hak Angket KPK. Tidak dijelaskan mengapa Presiden Jokowi diminta turun tangan. Ddiduga hal itu karena pembahasan Pansus Hak Angket terhadap KPK melebar kemana-mana.
Ketua KPK Agus menyakini, bahwa Presiden Jokowi mengamati proses pansus hak angket KPK di DPR.
"KPK kan nggak harus lapor ke presiden, tapi presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan presiden segera mengambil sikap," kata Agus di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).
Menurut dia, DPR tak harus membentuk pansus hak angket jika ingin memperbaiki kinerja KPK. Mestinya, kata dia, DPR memperbaiki UU tindak pidana korupsi.
"Tapi saat ini kita masih mempelajari, ingin mendapatkan dari banyak ahli hukum tata negara untuk kemudian kita nanti menentukan sikap bagaimana langkah KPK selanjutnya," ujar dia.
Dia mengatakan undang-undang Tipikor harus diperkuat untuk memberantas korupsi, misalnya KPK bisa menindak kasus korupsi yang berada di sektor swasta. Sehingga aturan hukum penindakan korupsi harus diperbaiki.
"Kekurangan masih banyak contohnya kalau kita bicara korupsi di Indonesia bicara kerugian negara. Private sektor belum bisa disentuh, jadi swasta belum disentuh. Banyak negara namanya suap menyuap di swasta bisa menjadi urusan di Tipikor," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan masalah pansus angket kepada DPR. Ia enggan mengomentari pansus angket tersebut.
"Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR," kata Jokowi kepada awak media  usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur.
Meski tak mau banyak berkomentar, Jokowi tak ingin KPK diperlemah. Seperti diketahui, banyak pihak menganggap pengguliran angket terhadap KPK merupakan upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
"Namun perlu saya sampaikan, pemerintah selalu mendukung upaya untuk menguatkan KPK dan pemberantasan korupsi oleh KPK," kata Presiden Jokowi. (syam/TN)