Pansus Angket KPK Susun Agenda

 JAKARTA (Top News) - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat perdana, Kamis (8/6/2017) siang kemarin. Rapat internal itu diadakan setelah rapat penentuan unsur pimpinan.
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pimpinan telah menyusun agenda dan mekanisme kerja Pansus. "Tujuan penyelidikannya seperti apa, obyek penelitiannya apa, metode pendekatannya bagaimana, telah mampu kami susun," kata Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, pertama-tama pihaknya akan membahas agenda dan mekanisme kerja Pansus. Ia mengatakan, tujuan dari hak angket KPK adalah menyelidiki dari bagaimana kepatuhan KPK terhadap konstitusi hingga efektivitas dan efisiensi pemberantasan korupsi.
"Agenda kerja itu kami susun secara keseluruhan, bagaimana mekanismenya, siapa pihak-pihak yang dipanggil, termasuk anggarannya. Semua harus diumumkan ke public biar masyarakat tahu," ujarnya
Pansus Hak Angket KPK diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. Fraksi-fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional.
Fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Pembentukan pansus itu berawal dari desakan Komisi III DPR agar KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, dalam perkara korupsi e-KTP. Pasalnya, Miryam diduga mengaku ditekan sejumlah anggota Komisi Hukum.
Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Dossy Iskandar mengatakan, pansus ini tidak akan semata-mata mempermasalahkan rekaman pemeriksaan Miryam semata, Rekaman itu katanya, bagian kecil dari yang dibahas di angket KPK. (syam/TN)