Tolak Pelemahan KPK

JAKARTA (Top News) - Berbagai elemen masyarakat sipil di Jakarta dan sekitarnya terus memberikan dukungan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kalangan seniman dan budayawan ikut menyebarkan maklumat penolakan hak angket KPK tersebut.
Aktor sekaligus sutradara, Raden Mas Haryo Heroe Syswanto mengatakan, puluhan budayawan, dan pegiat antikorupsi, mendukung petisi online yang disebut “Maklumat Budaya Tolak Angket KPK”. “Kami menolak upaya pelemahan KPK oleh DPR,” katanya di Jakarta, Senin (12/6/2017)
Maklumat itu disebarkan ke berbagai grup online. Bunyinya, “Kami rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri, dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras”.
Rencananya Kamis, 15 Juni 2017, kalangan seniman dan budayawan menggelar aksi berdiri di depan gedung KPK untuk memberi dukungan moral. Ajakan datang ke KPK ini telah diumumkan melalui media sosial dengan tagar #indonesiawaras. Tertulis: "Ayo berdiri di depan KPK untuk melawan hak angket DPR."
Dukungan terhadap KPK itu juga datang dari budayawan Arswendo Atmowiloto, Butet Kartaredjasa, , Tony Tamasoa, Dito Sugito, Renny Djajoesman dan Agus Langgeng. Ada pula pesohor, Sambas, Toha Mantik, Endy Harsanto, Felix Tahilatu, Duma Tandu, Herutomo, dan tokoh-tokoh lain.
Lembaga sipil Indonesia Corruption Watch kembali bersikap atas sejumlah serangan DPR kepada lembaga pemberantas korupsi, 11 Juni 2017. Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, serangan itu patut dicurigai sebagai upaya intervensi kasus megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik yang tengah diusut KPK.
“Ada konflik kepentingan yang sangat kuat antara hak angket dan kerja KPK,” kata Almas. Sejumlah anggota DPR dan pengurus partai politik diduga menerima aliran rasuah proyek yang merugikan negara lebih dari Rp 2,3 triliun itu.
Selain persoalan hak angket, KPK menghadapi persoalan lain, yaitu teror terhadap penyidik seperti yang dialami Novel Baswedan. Penyidikan kasus penyerangan terhadap Novel saat ini nasih jalan di tempat. Dua hal itu, menurut Almas, menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah terhadap KPK.
“Jadi wajar bila masyarakat sipil yang harus menyuarakan dukungannya kepada KPK,” kata Almas. (syam/TN)