Jokowi Persilakan Dana Haji Untuk Infrastruktur

JAKARTA (Top News) - Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa penggunaan dana haji harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang tentang pengelolaan dana haji.
Demikian dikatakan Presiden Jokowi saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).
Presiden mengingatkan, dana haji itu dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati. "Ingat bahwa ini dana umat, bukan dana pemerintah. Hati-hati dalam penggunaan. Harus prundent, hati-hati betul," katanya.
Jokowi mempersilakan dana haji dipakai untuk pembiayaan infrastruktur atau ditempatkan pada investasi syariah lainnya.
"Silakan dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh. Silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Macam-macam banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah," katanya.
Presiden kembali mengingatkan bahwa penempatan dana haji yang merupakan dana umat ini harus dengan kehati-hatian.
"Saya ingatkan lagi, perlu dikalkulasi, dihitung dengan cermat, semuanya harus dihitung, semuanya harus mengikuti perundang-undangan yang ada," ujarnya.
Presiden mengatakan penempatan dana haji ini memberikan keuntungan, baik untuk umat Muslim, pemilik dana, untuk keumatan lainnya juga untuk negara.
Sebelumnya Presiden Jokowi berharap Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa mengelola keuangan dengan baik dan dana yang ada bisa diinvestasikan sehingga keuntungan yang diperoleh bisa untuk mensubsidi ongkos atau biaya haji di masa mendatang.
"Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti lebih turun, turun, turun terus," kata Presiden usai melantik Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Rabu (26/7).
Jokowi berharap pengelolaan dana haji ini bisa mencontoh negara lain seperti Malaysia. Negara ini melakukan hal tersebut dalam mengelola tabungan haji.
"Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena kita paling gede, karena haji paling banyak, kalau pengelolaan dilakukan dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada siapa pun, terutama masyarakat yang akan pergi haji," jelas Presiden Jokowi. (syam/TN)