Jokowi Tak Dapat Hentikan Hak Angket

JAKARTA (Top News) -  Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dapat menghentikan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui partai koalisi maupun panitia di DPR. Sebab presiden tak mempunyai kewenangan untuk itu.
‘’Presiden tidak boleh mencampuri urusan yang berada di ranah legislatif. Kalau publik meminta Presiden Jokowi menghentikan hak angket, itu tidak bisa. Dari sisi tata negara juga tidak diperbolehkan. Hak Angket DPR adalah domain Dewan. Sementara Presiden, adalah eksekutif yang kedudukannya sama," kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/7).
Ia mengatakan hal itu menanggapi permintaan Mantan Ketua KPK Taufiequrohman Ruki dan publik yang meminta Presiden Jokowi segera menghentikan Pansus Hak Angket KPK. Sebab yang dibahas tidak hanya persoalan rekaman Miryam S Haryani tentang kesaksiannya tentang kasus e-KTP. Tetapi merambah hingga pengelolaan keuangan KPK, koruptor yang ditangkapi KPK, hak penyadapan dan lainnya. Sehingga kesannya Pansus Hak Angket akan memperlemah posisi KPK dalam penegakan hukum.
Menurut Johan, Presiden Jokowi juga tidak dapat meminta partai politik pendukung pemerintah berada dalam Pansus untuk menghentikan. Ini dikarenakan Presiden tidak dapat ikut campur.
"Hak Angket itu bukan keputusan parpol, juga bukan keputusan satu parpol tapi keputusan banyak parpol yang berada di fraksi-fraksi DPR yang melahirkan hak angket itu," katanya.
Pimpinan Pansus Hak Angket diisi empat anggota DPR berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Mereka adalah Agun Gunandjar, Ketua Pansus sekaligus Politikus Golkar. Wakil Ketua Pansus diisi Dossy Iskandar dari Partai Hanura, Taufiqulhadi Politikus NasDem dan Risa Mariska merupakan satu partai dengan Jokowi, yaitu PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi partai koalisi pendukung pemerintah untuk menarik dukungan terhadap hak angket KPK.
Zainal mengatakan Jokowi pernah mengatakan mendukung penuh setiap langkah KPK. Tetapi, justru sebagian besar Pansus diisi partai pendukungnya. (syam/TN)