Wapres JK: Menguntungkan Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

 JAKARTA (Top News) - Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK) menyakini dana haji yang akan diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur, menguntungkan di masa mendatang.
"Risikonya pasti ada. Ongkos naik haji itu kan dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan bisa terkena inflasi,  karena daya beli. Untuk itu harus diinvestasikan ke proyek yang menguntungkan," kata JKa di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2017).
Menurut Wapres dana haji itu ,berasal dari uang muka para jamaah haji yang mendaftar hari ini. Tetapi naik hajinya masih menunggu 10 hingga 35 tahun mendatang. Dari pada dana tersebut tidak digunakan, maka lebih baik diinvestasikan ke infrastuktur dan usaha lainnya yang menguntungkan.
Ia menyatakan biaya naik haji dibayar dengan menggunakan mata uang dolar. Bila terus disimpan sampai 10 tahun mendatang, maka biaya tidak akan sama dengan pembayaran tahun ini, sehingga dicarikan jalan agar bisa menguntungkan untuk jamaah haji.
Itu sebabnya kata JK, dana itu harus diinvestasikan, Misalnya untuk infrastuktur pembangunan jalan tol karena akan meningkat terus pembayarannya, atau investasi kelapa sawit juga bisa menguntungkan.
 Kalau diinvestasikan ke jalan tol, maka keuntungannya bisa sampai 15 persen per tahun,dan hal itu jauh lebih tinggi dari inflasi.
"Bila langkah ini tidak dilakukan, kita bisa bangkrut. Bisa-bisa calon jamaah haji tidak akan naik haji, karena fluktuasi dolar. Inilah alasan mengapa harus diinvestasikan," ujar JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7), bahwa dana haji yang tersimpan di kas pemerintah dapat diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih menguntungkan.
Berdasarkan hasil audit 2016 bahwa dana haji baik setoran awal, nilai manfaat dan dana abadi umat tercacat mencapai Rp 95,2 triliun, dan diperkirakan hingga akhir tahun 2017 bisa mencapai Rp100 triliun lebih.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa investasi dana haji di proyek infrastruktur  sama dengan investasi dana haji yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama ke bank syariah maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. (syam/TN)