Banyak Titik Longsor Ancam Jalan Penghubung Antar Desa Putus

GROBOGAN (Top News) – Kerusakan infrastruktur di Kabupaten Grobogan mendesak untuk segera ditangani. Sebab aktifitas masyarakat sangat terganggu dengan kerusakan bangunan infrastruktur tersebut.
Demikian terungkap dalam kunjungan kerja Komisi D DPR Jateng di Grobogan, baru-baru ini. Sebelum ke lapangan, lima anggota Komisi D itu, diterima Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Subiyono di kantornya Jalan Gajah Mada Purwodadi.
Dalam kesempatan itu, Kadinas PUPR ini minta dukungan bantuan provinsi untuk perbaikan beberapa infrastruktur  yang rusak. Sebab kerusakan tersebut berdampak besar terhadap aktifitas masyarakat sehari-hari.
Kadinas PUPR itu mengatakan, kerusakan infrastruktur yang jadi skala prioritas adalah penanganan amblesnya jalan kali Tirto di Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari. Hal mendesak dilakukan karena mengancam keselamatan sejumlah rumah penduduk.
‘’Sekitar lokasi bencana banyak rumah penduduk. Beberapa di antaranya roboh karena tanah di sekitarnya ambles,’’ katanya.
Lalu longsornya bahu jalan penghubung Desa Lebengjumuk dan Lebak Kecamatan Grobogan. Longsornya bahu jalan itu mengancam putusnya akses warga dua desa tersebut.
Lagi longsornya bahu jalan di sayao jembatan penghubung dDesa Mlowokarangtalun dengan Randurejo Kecamata Pulokulon. Kerusakan ini juga mendesak ditangani karena mengancam keselamatan jembatan.
Kemudian longsornya bahu jalan penghubung Desa Kenteng Kecamatan Toroh dengan Desa Bangsri Kecamatan Geyer sepanjang 100 meter. Longsor ini mulai mengancam akses jalan yang menghubungkan dua desa itu putus.
‘’Kalau longsor ini tak segera diperbaiki kami tak bisa memperbaiki jalan di Bangsri karena terhalang longsor,’’ kata Kadinas PUPR Subiyono.
Termasuk sodetan Sungai Satrian di Desa Karasangsari, Kecamatan Brati mendesak dilakukan. Sebab aliran air dari sungai itu, tidak bisa masuk seluruhnya ke Sungai Lusi. Akibatnya, luapan banjir menggenangi areal sawah dan menyebabkan ratusan petani gagal panen dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami butuh dukungan untuk menangani infrastruktur itu karena biaya yang diperlukan cukup besar. Kalau mengandalkan ABPB kabupaten tidak memungkinkan. Karena jumlahnya terbatas,’’ ujar Subiyono saat mengantar anggota Komisi D DPRD Jateng di Desa Karangsari. (syam/TN)