Infrastruktur 2018 Dianggarkan Rp 409 Triliun

JAKARTA (Top News) -  Keinginan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur terbaca dalam proyeksi anggaran tahun angggaran 2018. Pembangunan infrastruktur secara konsisten memang menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi-JK  dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam draf Nota Keuangan RAPBN 2018 disebutkan, bahwa besaran anggaran infrastruktur tahun depan diperkirakan mencapai Rp409 triliun. Terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp 395,1 triliun, infrastruktur sosial Rp 9 triliun dan dukungan infrastruktur Rp 4,9 triliun.
Peningkatan anggaran itu secara umum disebabkan antara lain oleh peningkatan alokasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) bidang infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur, dan investasi pemerintah untuk infrastruktur.
Jika dilihat lebih rinci, tercatat pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 161,2 triliun dalam RAPBN 2018 untuk belanja sejumlah Kementerian dan Lembaga yang bergerak khusus di bidang infrastruktur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat alokasi anggaran paling besar yaitu hingga Rp 104,2 triliun naik 2,6 persen dari anggaran APBNP 2017.
Sementara Kementerian Perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp 44,2 triliun naik 8,3 persen dari APBNP 2017 yang sebesar Rp 40,8 triliun.
Di samping itu terdapat Kementerian Pertanian dan ESDM yang masing-masing mendapatkan alokasi anggaran Rp 1,4 triliun dan Rp 2,8 triliun dalam RAPBN 2018.
Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan alokasi tahun ini yang masing-masing sebesar Rp 2,5 triliun untuk Kementerian Pertanian dan Rp 3,1 triliun untuk Kementerian ESDM.
Adapun melalui anggaran itu, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran pembangunan infrastruktur dalam RAPBN 2018. Untuk bidang konektivitas, target pembangunan antara lain 865 km ruas jalan baru dan 25 km ruas jalan tol, serta bandar udara baru di 15 lokasi.
Untuk kereta api, pemerintah menargetkan pembangunan jalur kereta api sepanjang 639 km dan Light Rail Transit (LRT) sepanjang 23 km.
Kemudian untuk kedaulatan pangan, fokus infrastruktur tahun depan akan diarahkan antara lain untuk pembangunan jaringan irigasi sepanjang 781 km dan bendungan sebanyak 47 unit.
Di bidang perumahan, air minum dan sanitasi pembangunan infrastruktur akan diarahkan antara lain untuk pembangunan 7.062 unit rusun, dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 180 ribu unit serta sanitasi air limbah untuk 853 ribu kk.
Kendati demikian, pemerintah tidak sepenuhnya bisa mengandalkan APBN sebagai sumber utama pembiayaan infrastruktur. Tahun depan, pemerintah tetap mencanangkan beberapa skema kerja sama salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui dukungan kelayakan viability gap fund (VGF).
VGF akan diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan meningkatkan kelayakan finansial proyek. (syam/TN)