Jokowi: 80 Juta Sertifikat Belum Diserahkan

JAKARTA (Top News)  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 7.200 sertifikat tanah ke warga Jakarta dan sekitarnya. Sertifikat juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tanah Balai Kota, Monas, Taman BMW, hingga lokasi Pacuan Kuda Pulomas.
"Coba semuanya yang dari Jakarta dan Jabodetabek, angkat sertifikatnya semua. Jangan diturunkan dulu sebelum saya selesai hitung," kata Presiden Jokowi kepada semua penerima sertifikat yang berkumpul di Lapangan Park and Ride, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).
Ribuan orang langsung mengangkat sertifikat. Ternyata Jokowi hanya bercanda. Orang pertama di republic ini tidak benar-benar menghitung satu persatu. Dia hanya ingin memastikan bahwa semua orang di sini sudah dibagikan sertifikat tanahnya. Sebelumnya, 20 orang naik ke panggung menerima sertifikat dari Presiden Jokowi sebagai penerimaan simbolis.
"Jangan-jangan yang dapat sertifikat cuma 20 orang di depan tadi. Saya nggak mau yang simbolis-simbolis saja. Angkat semua sertifikatnya," ujarnya. Bahkan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat juga diperintahkan mengangkat sertifikat. "Diangkat, Pak Gubernur," pinta Presiden Jokowi.
Kemarin 7.200 dari 7.500 penerima sertifikat dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi hadir. Secara nasional, seharusnya ada 126 juta sertifikat yang diserahkan ke masyarakat. Namun baru 46 juta sertifikat yang dibagikan. Masih ada sekitar 80 juta sertifikat lagi yang harus dibagikan. Kepastian soal sertifikat dipercaya Jokowi bisa mengurangi sengketa lahan.
"Sengketa tanah ada di mana-mana. Antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Karena ada 80 juta sertifikat yang belum terselesaikan," tutur Presiden.
Ia menyadari, sebelumnya pengurusan sertifikat tanah sulit dan berbelit-belit. Butuh waktu lama. Bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja kewalahan ketika bersengketa lahan gara-gara kesulitan mengurus sertifikat.
"Pemerintah DKI saja, eks Wali Kota Jakarta Barat, kalah (sengketa). Coba bayangkan, Waktu saya jadi Gubernur DKI, ngurus sertifikat Taman BMW nggak rampung-rampung. Apalagi rakyat. Benar nggak" kata Presiden Jokowi.
Dia ingin pengurusan sertifikat bisa lebih cepat. Alasan lamanya proses sertifikasi lahan yakni juru ukur yang kurang. Kekurangan ini bisa dilengkapi dengan tenaga alih daya (outsourcing) yang terjamin kualitasnya.
"Sekali lagi, saya pantau terus urusan sertifikat. Jangan ada yang bermain-main dengan urusan ini. Bahwa juru ukurnya kurang, akan kita tambah terus," kata Jokowi.
Jokowi bersyukur Taman BMW Jakarta kini sudah punya sertifikat. "Masa pemerintah ngurus sertifikat saja sulit? Alhamdulillah sertifikat BMW sudah jadi," kata Presiden Jokowi. (syam/TN)