Kades Selewengkan Dana Desa, Gubernur Ganjar Minta BPK Tindak Tegas

SEMARANG (Top News) – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, guna menekan penyimpangan dana desa, para kepala desa (Kades) dapat menggunakan sistem keuangan desa (Sikudes). Hal ini untuk menertibkan pengelolaan dana desa sekaligus sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas di desa.
‘’Sikudes sudah teruji dan beberapa desa di Jateng berhasil menerapkannya dengan baik,’’ kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada awak media di Semarang, Jumat (11/8/2017).
Ia mengatakan, selama ini banyak Kades yang mengaku bingung mengelola dana desa. Maka untuk minimalisir penyimpangan lebih baik pengelolaannya menggunakan Sikudes.
‘’Saya sudah minta  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyederhanakan sistem laporan keuangan desa,” kata Ganjar.
Pihaknya menyarankan ada sanksi tegas kepada Kades maupun aparatur desa jika terbukti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Untuk itu, pihaknya berharap kepada para Kades berhati -hati dalam mengelola dan menggunakan dana desa. Hal ini, agar kedepannya tidak tersandung kasus hukum.
“Jangan sampai kasus di Pamekasan, Madura, Jatim terjadi di Jawa Tengah. Jika dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab, kami yakin tidak akan muncul kasus hukum,’’ katanya
Pihaknya  juga memberikan apresiasi pada kepala desa yang secara terbuka menempelkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di balai desa untuk dilihat langsung masyarakatnya. (syam/TN)