Mendagri: Selain Pembuatan e-KTP, Pungli Jual Beli Jabatan Masih Marak

JAKARTA (Top News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengatakan, masih banyak oknum nakal di Pemda dan instansi pemerintah  yang melakukan pungutan liar. Namun laporan pungli paling banyak dari pembuatan e-KTP.
Selain itu pungli perizinan administrasi, jual beli jabatan dan lainnya masih marak, meskipun banyak yang sudah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Satgas Saber Pungli
"Hasil pertemuan kami dengan Ombudsman paling banyak keluhan masyarakat berkaitan dengan pungli pembuatan e-KTP, surat kematian dan surat keterangan lahir," kata Tjahjo di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (2/8/2017).
Ia mengatakan hal itu usai memberikan bekal tentang subtansi pemberantasan pungutan liar pada Satgas Saber Pungli se-Indonesia di Hotel Mercue, Ancol. 
Mendagri Tjahjo mengatakan, temuan pungli itu tak hanya ditemukan di pelosok daerah. Tetapi di Ibu Kota Jakarta masih banyak. Menurutnya, masyarakat tidak berani langsung melapor ke Kemendagri. Tidak diketahui mengapa demikian. Padahal pihaknya mengaku sudah terbuka dan menindaklanjuti semua laporan masyarakat tentang pungli maupun pelayanan publik lainnya.
‘’Justru laporan banyak yang masuk ke Ombudsman. Memang kalau lapor ke Kemendagri harus lengkap. Terjadi di kelurahan mana, kecamatan mana, siapa oknumnya, harus disebutkan jelas, sehingga kami mudah menindaknya,"  kata Mendagri Tjahyo.

Dirinya berharap dengan adanya pelayanan satu pintu dalam proses administrasi dapat menekan terjadinya praktik-praktik pungli.
"Sudah bagus dengan satu pintu, tepat dan tegas. Kita berusaha dengan revolusi mental serta penerapan Satgas Saber Pungli, KPK juga sudah turun ke bawah, TNI-Polri dan Kejaksaan juga," ucapnya.
Sebelumnya Tjahjo mengatakan, proses administrasi perizinan dan kepegawaian menjadi hal yang paling berpotensi tinggi terhadap terjadinya pungli.  Kemudian yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini punglinya lebih tinggi daripada swasta. Namun diurai masih sulit
‘’Nah ini belakangan pungli itu meningkat lagi menjadi jual beli jabatan.  Maka Satgas Saber Pungli di daerah harus dapat membersihkan semua itu sesuai harapan pemerintah. Sehingga keinginan menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa segera terwujud," tutur Mendagri Tjahyo. (syam/TN)