Menko Polhukam: Pungli Jual Beli Jabatan Sangat Menjengkelkan

JAKARTA  (Top News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto marah dengan maraknya pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Wiranto mengatakan, rumor tentang jual beli jabatan masih ada hingga kini.
"Masalah jual beli jabatan ini memang sangat menjengkelkan sekali, termasuk dunia pendidikan karena segala sesuatu harus membayar (dipungli-red)," kata Wiranto saat acara dengan para pemimpin redaksi media di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2017).
Menko Polhukam mengaku bingung dengan banyaknya pungutan liar untuk masuk sekolah. Padahal pemerintah sudah membuat kebijakan membantu pembangunan sekolah dan sarananya.
"Kemudian tatkala kemarin ada kebijakan membantu pembangun sekolah, diizinkan dari dana BOS, diizinkan dari dana partisipasi, itu langsung banyak pungli lagi, maka harus betul-betul kita waspadai," kata Wiranto.
Ia sedih adanya pungutan liar dalam dunia pendidikan itu. Padahal negara telah mencanangkan kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bayangkan pendidikan diwarnai pungli. Ini menyedihkan, mau pinter kok mbayar, padahal negara nggak nyuruh pinter, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa, ini kok, mau pinter bayar," ujar Menko Polhukam.
Meski demikian, ia meminta tim Saber Pungli untuk terus memantau jual beli jabatan dan dunia pendidikan. Dia berharap dalam waktu dekat praktik yang mewarnai pengisian jabatan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah dibersihkan oleh Saber Pungli.  Termasuk semua jenis pungutan yang terjadi di dunia pendidikan.
"Kenaikan pangkat, ada punglinya, mutasi jabatan, ada punglinya. Ini terus diawasi tim Saber ini. Di antara yang kena ini rata-rata di sana (Pemda-red), kita harapkan hal ini segera dibersihkan, kalau tidak akan sangat mengganggu," jelas Wiranto. (syam/TN)