MUI Nilai Kasus First Travel Akibat Kemenag Lemah Dalam Pengawasan

JAKARTA (Top News) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menyatakan, bahwa kasus penipuan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel terjadi karena Kementerian Agama (Kemenag) lemah dalam mengawasi bisnis penyelenggaraan ibadah umrah.
Ia mengatakan hal itu usai Rapat Pleno ke-19 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertajuk Dialog Kebijakan Pendidikan Nasional dan Kepentingan Umat Islam di kantor MUI, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
"Saya menilai kasus First Travel ini akibat lemahnya pengawasan, bahkan mungkin pembiaran," kata Din Syamsuddin. Din mengaku sangat prihatin atas kasus penipuan yang dilakukan First Travel. Menurutnya, kasus penipuan yang dilakukan First Travel tidak bisa dianggap remeh karena korbannya mencapai ratusan ribu. Lebih-lebih
 penipuan itu terjadi berkaitan dengan ibadah umroh.

Din minta pihak-pihak yang melakukan penipuan ditindak tegas agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dia juga ingin pemerintah turut ambil sikap atas kasus penipuan First Travel.
"Saya harapkan kementerian terkait tidak boleh lepas tangan. Harus ikut bertanggung jawab tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral," ujarnya.
Din berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, lebih bersikap awas terhadap perusahaan swasta yang menawarkan ibadah umrah dengan harga di bawah pasaran. Penyelenggaraan haji dan umrah perlu diatur pemerintah secara lebih spesifik. Dengan demikian, pengawasan akan lebih optimal.
"Untuk membenahi penyelenggaraan umrah dan haji, negara harus hadir mengaturnya. Semua itu harus menjadi pelajaran. Jangan sampai terulang lagi,’’ jelasnya.
Polisi telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penipuan terhadap ratusan ribu calon jamaah. Mereka adalah Andika Surachman dan Anniesa Desvitasaei Hasibuan. Keduanya merupakan pimpinan First Travel. Seorang lagi adalah Komisaris Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki, adik Anniesa.
 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, bahwa pihaknya tengah mengkaji kebijakan batas minimal biaya ibadah umrah.
Tujuannya, agar kasus penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah tidak kembali terjadi di kemudian hari.
"Pemerintah sedang mengkaji, mendalami plus-minus, manfaat-mudharat dari perlu tidaknya batas minimal biaya umrah," kata Lukman, (syam/TN)