OTT Dirjen Hubla, KPK Kumpulkan Pejabat Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang

SEMARANG (Top News) - Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Gajah Rooseno menyatakan, bahwa pihaknya siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena otoritas Pelabuhan Tanjung Mas merasa tidak terlibat dalam kasus suap yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono.
‘’Kapanpun dipanggil KPK kita siap. Kita punya integritas dan sistem pengawasan yang cukup ketat,’’ kata Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang Gajah Rooseno di Semarang, Jumat (25/8/2017).
OTT itu menangkap Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono  terkait suap proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Namun proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas itu telah selesai dikerjakan 100 persen PT Adhiguna Kerukjaya Sunter Jakarta, Juli 2017.
"Proyek pengerukan itu sudah selesai dikerjakan 100 persen," kata Gajah. Ia mengatakan,  proyek ini berfungsi memperlancar arus lalu lintas kapal di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jateng. Proyek tersebut bernilai Rp 40,5 miliar yang bersumber dari APBN 2017.
‘’Pengerukan berlangsung Mei-Juli 2017 sepanjang 5 kilo meter ke tengah laut lepas. Karena setiap bulan rata-rata terjadi sedimentasi 2-3 cm,’’ ujarnya.
Menurut Gajah, proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas ini dilelangkan melalui lelang elektronik dan terbuka untuk umum. Lelang dimenangkan PT Adhiguna Kerukjaya Sunter Jakarta. Karena PT ini dinilai paling lengkap dalam kepemilikan alat-alat pengerukan pelabuhan.
‘’Jadi semua proses lelang dikerjakan panitia lelang sesuai prosedur lelang,’’ jelas Gajah. Ia menyatakan, pemeriksaan administrasi proyek dilakukan dengan melibatkan pengawasan Kejaksaan Tinggi Jateng dan tidak ditemukan unsur penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas dinilai sebagai imbas ditangkapnya Dirjen Hubla Tonny Budiono oleh KPK. Karena di Jakarta penangkapan itu akibat suap dari PT Adhiguna Kerukjaya yang mengerjakan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas. Padahal seluruh pengerjaan tidak ditemukan unsur penyimpangan.
‘’Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kasus di Jakarta. Pihak Pelabuhan Tanjung Mas hanya terkena dampaknya saja,’’ tutur Gajah.
Ia mengaku kaget saat mendengar proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas dikait-kaitkan dengan penangkapan Dirjen Hubla di Jakarta, Rabu, (23/8). Lebih-lebih Dirjen Hubla disebut-sebut menerima Rp 20,4 miliar dari proyek pengerukan tersebut. Padahal nilai proyeknya hanya Rp 40,5 miliar.
‘’Masa proyek senilai Rp 40,5 miliar yang digunakan untuk suap Rp 20 miliar, dari mana,’’. Pihaknya mengaku mengajukan proyek ke Kemenhub melalui proses review tentang harga kubikisasi yang termurah. Maka dinilai tidak masuk akal bila pagu proyek Rp 40,5 miliar digunakan suap Rp 20 miliar.
KPK telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat Pelindo III Tanjung Mas Semarang terkait ditangkapnya Dirjen Hubla Tonny Budiono. Pejabat eselon I Kemenhub itu ditangkap atas dugaan menerima suap dari PT Adhiguna Kerukjaya atas proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
Pejabat teras Pelindo III itu dikumpulkan KPK di lantai IV Gedung Bea Cukai Semarang. Pertemuan berlangsung tertutup dihadiri General Manajer Pelindo III Tanjung Mas Agus Hermawan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gajah Roeseno dan sejumlah karyawan pelabuhan. (syam/T