Penggeledahan di Kantor Wali Kota Malang Terkait Korupsi di DPRD

JAKARTA (Top News) – Penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wali Kota Malang terkait dengan kasus korupsi yang menjerat anggota DPRD daerah itu. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (10/8/017).
Penggeledahan berlangsung selama 10 jam. KPK membawa dokumen kontrak dan berkas-berkas penting lainnya ke Jakarta. Sedikitnya tiga kopor besar dokumen penting disita dari ruang kerja Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota Malang dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Malang.
Tidak disebutkan dalam perkara apa KPK melakukan penggeledahan. Yang pasti kata Saut, terkait dengan korupsi di DPRD Malang. Sebagai tersangkanya kata Wakil Ketua KPK itu menyebut adalah Ketua DPRD Malang Arif Wicaksano.
‘’Ketua Dewan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan penggeledahan ini merupakan hasil pengembangan dari keterangan saksi-saksi di DPRD Malang yang telah dimintai keterangan beberapa waktu lalu,’’ kata Saut.
Saut juga menyebut salah satu tersangka yang telah ditetapkan adalah Ketua DPRD Malang Moch Arief Wicaksono dan kawan-kawannya.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membenarkan penggeledahan pihaknya di Balai Kota Malang itu terkait kasus korupsi di DPRD Malang. Namun kasus ini merupakan penyidikan baru.
Hari Rabu (9/8) Satgas KPK mendadak melakukan penggeledahan dan penyegelan di sejumlah tempat di Balai Kota Malang. Penggeledahan itu merupakan hasil penyidikan baru yang didapatkan KPK. Pastinya setelah ditemukan dua alat bukti, maka penyidik KPK langsung meningkatkannya menjadi penyidikan.
Sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan akan segera diproses. Termasuk penyelenggara negara di Malang.
"Hal itu dilakukan sesuai kewenangan KPK,’’ kata Febri.
Selain menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang dan wakilnya di Balai Kota Malang, KPK menyegel ruang kerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) di Jalan Bingkil.

Pintu ruangan ditutup dan ditempel segel KPK. Kadis DPUPR Hadi Santoso belum dapat dimintai konfirmasi mengenai penyegelan salah satu ruang bidang di organisasi pemerintah daerah (OPD) yang dipimpinnya.  (syam/TN)