Penyelewengan Dana Desa Marak, Jokowi Minta Supaya Ditangani Tuntas

JAKARTA (Top News) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Desa (Mendes) Eko Putro Sandjojo menuntaskan kasus-kasus yang menyangkut dana dana. Lebih-lebih yang sudah berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rabu (2/8/2017) KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) korupsi proyek dana desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Tujuh orang diamankan, namun lima yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii Yasin, Kajari Pamekasan Indra Prasetya, Inspektur Pemkab Pamekasan Sucipto, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Pemkab Pamekasan Sholahodin dan Kades Besuk Mulyadi. Kelimanya kini ditahan di Rutan KPK yang berbeda satu dengan yang lain.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya sudah menegaskan untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Sebab dana itu cukup besar karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada dana besar tersebut mengucur ke desa.
Itu sebabnya kades dan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa itu, untuk berhati-hati dalam membelanjakan. Mendes mengatakan, Presiden Jokowi juga meminta semua kasus danja desa diselesaikan tuntas. "Tadi sudah ada arahan dari Presiden Jokowi, bahwa setiap kasus terkait dengan dana desa segera ditangani tuntas," kata Eko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/8/2017).
Saat ini, penyelewengan dana desa ditemukan hampir di semua daerah di Indonesia. Hanya saja, angka penyelewengannya terbilang cukup kecil. Meski demikian, nilai penyelewengan kecil bukan menjadi alasan untuk tidak diusut.
"Karena persoalannya memang kecil, kasusnya pun juga kecil, karena nilainya antara Rp 10 juta, Rp 50 juta. Biaya penanganan perkara itu mungkin lebih besar daripada kasusnya. Tapi, hal itu kalau tidak kita tangani, tidak ada efek jera," ujar Eko Putro.
Ia memastikan, pengawasan terus dilakukan terhadap penggunaan dana desa. Sejauh ini, penyelewengan terjadi karena adanya oknum pelaksanaan, bukan kesalahan sistem pencairan dana desa oleh pemerintah.
Dia juga sudah mengingatkan kepada semua pelaksana untuk cermat mengelola dana desa. Kalau tidak, tindakan hukum pasti dijalankan."Kalau tidak digubris kita akan ada penindakan hukum," tegasnya. (syam/TN)