Rp 18,9 Miliar Uang Dirjen Hubla Kemenhub Disimpan di 33 Tas

JAKARTA (Top News) - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan Cabang KPK di Jakarta. Ia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap Rp 20,07 miliar.

Menurut pengakuan tersangka, uang sebesar itu tidak hanya didapat dari suap proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Jateng. Melainkan didapat dari perizinan yang menjadi kewenangan Dirjen Hubla Kemenhub.  

Uang itu diterima sejak 2016 dan dikumpulkan di ruang tempat tidur mess rumah dinasnya di Jakarta. Dari jumlah Rp 20.07 miliar itu, sebesar Rp18,9 ditemukan tersimpan di 33 tas di kamar tidur mess rumah dinanya. Selebihnya sekitar Rp 1,17 miliar berada di ATM.

‘’Uang sebanyak itu diduga dari hasil gratifikasi dan suap. Itu sebabnya penyidik tengah mendalami dari jenis gratifikasi apa saja yang diterima tersangka hingga terkumpul puluhan miliar itu,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017).

Febri mengatakan, di lingkungan Dirjen Hubla dari tahun 2016-2017 banyak proyek pengadaan yang ditangani tersangka Tonny Budiono. Bahkan izin bongkar muat kontiner di sejumlah pelabuhan banyak yang mengalir ke Dirjen Hubla Kemenhub. Begitu pula izin-izin terkait dengan pelayaran antar pulau maupun lainnya.

‘’Maka patut diduga bila tersangka menerima banyak gratifikasi dari izin-izin maupun proyek-proyek pengadaan yang dikelola Dirjen Hubla Kemenhub,’’ ujar Febri.

Sebelumnya Tonny Budiono ditangkap Satgas KPK Kamis (24/8) di rumah dinasnya di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, tidak di sebuah hotel seperti diberitakan sebelumnya. Ia ditangkap setelah ada indikasi tindak pidana penerimaan suap oleh komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Suap itu terkait pengerjaan pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jateng. Dalam penangkapan tersebut, tim mengamankan beberapa orang, dan 33 tas ransel berisi uang, serta empat kartu ATM.

Tony diduga menerima suap lebih dari Rp 20 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan merinci, bahwa dari jumlah uang itu, sebesar  Rp 18,9 miliar merupakan pecahan mata uang rupiah, Dollar Amerika, Ringgit Malaysia, Euro, dan Poundsterling. Adapun pada kartu ATM, berisi saldo Rp 1,174 miliar.

"Jadi totalnya sekitar Rp 20,74 miliar," kata Basaria. Akibat perbuatannya, Tonny disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf b Nomor 31 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (syam/TN)