Serapan APBD Rendah, Pemda Sering Diingatkan

 JAKARTA (Top News) – Penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di sejumlah pemerintah daerah (pemda) belakangan ini diketahui Presiden Jokowi masih rendah. Maka Presiden minta Kemendagri untuk menegur sejumlah Pemda yanga serapan APBD tidak sesuai target.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah sering mengingatkan Pemda di jajarannya supaya mentaati aturan dalam penyerapan anggaran.
“Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) secara periodik selalu membuat surat edaran kepada pemda provinsi, kabupaten/kota untuk mengingatkan soal penyerapan anggaran. Bahkan tidak sedikit yang ditegur karena lambat dalam penyerapan anggaran,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (14/8/2017).
Dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah berpesan sejak awal bahwa mulai Januari atau setiap awal tahun, lelang proyek harus dimulai, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi daerah bergerak. Dan uang di daerah dapat berputar di daerah itu untuk menghidupi perekonomian daerah.
Mendagri Tjahyo mengatakan,  ada pemda yang berdalih penyerapan sudah optimal. Tetapi pihak ketiga (rekanan-red) belum mengambil uangnya. Dengan begitu, kesannya uang tersimpan di bank. Padahal sudah menjadi milik pihak ketiga, tapi belum diambil. Hal itu terjadi karena pihak ketiga masih sibuk menyelesaikan pekerjaan lainnya di lapangan.
Apa pun alasannya, kata Mendagri Tjahjo, peringatan Presiden Jokowi harus menjadi perhatian kepala daerah. Pihak Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memegang data masing-masing daerah yang menyimpan uangnya di berbagai bank khususnya bank daerah.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan, sanksi disiapkan bagi pemda yang serapan APBD-nya rendah. “Sampai hari ini saya lihat kemarin di rekening masih ada Rp 220 triliun yang berada di rekening-rekening, baik di BPD (Bank Pembangunan Daerah), maupun di bank-bank lain,” kata Presiden seusai kegiatan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 7 Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8).
Presiden menegaskan, kondisi ini membuat sistem perekonomian di daerah bakal terganggu. Pasalnya, anggaran sangat dibutuhkan masyarakat untuk merealisasikan pembangunan daerah. Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. (syam/TN)