Jokowi Tidak Akan Biarkan KPK Diperlemah

MOJOKERTO (Top News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlemah.
"Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi usai meresmikan pengoperasian Jalan Tol Jombang-Mojokerto di Mojokerto, Minggu (10/9).
Presiden Jokowi menegaskan takkan membiarkan KPK diperlemah. Pihaknya meminta masyarakat mendukung dan bersama-sama menjaga KPK. Presiden Jokowi menilai peran KPK dalam memberantas korupsi sangat penting.
"Namanya korupsi itu harus diberantas dan dilawan. Maka KPK harus diperkuat agar bisa memberantasnya,’’ kata Presiden Jokowi.
Sebelumnya anggota panitia khusus (Pansus) hak angket DPR Henry Yosodiningrat, mengusulkan agar pemerintah pembekuan sementara KPK. Sebab ada beberapa masalah di tubuh komisi pemberantasan korupsi itu, yang ditemukan Pansus. Dan tugas pemberantasan korupsi diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung.
Usulan ini bermula dari temuan pansus angket soal sejumlah pelanggaran kinerja KPK. Semisal, Pansus menemukan bukti bahwa KPK tidak melaporkan barang sitaan hasil korupsi ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan dan Rampasan Negara (Rupbasan) dan Pengadilan.
"Coba bisa dibayangkan, kondisi yang ada sekarang. Kami menemukan barang bukti, ada dua macam, yang disita, tidak bermuara ke pengadilan. Tiba-tiba kapan dilepaskan sitanya dan dimana barang bukti itu. Seperti mobil mewah milik Wawan," tegasnya.
Kemudian, Pansus juga mendapatkan laporan soal adanya tekanan dan penyanderaan yang dilakukan KPK terhadap beberapa, salah satunya saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa.
"Belum lagi ada saksi dalam beberapa perkara, itu ditekan. Kemudian penyanderaan. Kemudian mengangkat pejabat pensiun. Hal itu harus dibenahi dulu," ujarnya.
Pansus tengah menyusun rekomendasi akhir sebelum masa kerjanya habis pada 28 September 2017. Politikus PDIP ini meyakini pemerintah akan menerima dan menindaklanjuti rekomendasi Pansus. Sebab, menurutnya, rekomendasi yang akan dibuat bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan dan kinerja KPK.
"Bagaimana kita bisa menyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan yang diperoleh pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Jadi siapapun yang mendengar dan mengetahui pasti akan menerima. Rekomendasi dari kita itu apa," jelasnya. (syam/TN)