KPK Geledah Pemkab Kutai Kartanegara, Bupati Tidak Berada di Tempat

JAKARTA (TopNews) – Telah terjadi penggeledahan di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (25/9/2017) pukul 09.00 WITA. Tidak diketahui kasus yang menyebabkan penggeledahan itu terjadi. Diduga terkait dana bantuan sosial (bansos).
KPK juga belum bisa menjelaskan penggeledahan Tim Satgas KPK ke Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim itu. ‘’Memang ada kegiatan penindakan di Kutai Kartanegara. Sampai sore ini tim masih bergerak di lapangan,’’ kata Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2017).
Ia menyatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan konfirmasi dari Satgas KPK di lapangan yang tengah mengadakan penindakan di Kutai Kartanegara. Sehingga belum dapat menjelaskan secara detail mengenai kasusnya maupun hasil dari penindakan itu.
Diperoleh keterangan, Satgas KPK menggeledah Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kaltim di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, pukul 09.00 WITA. Namun ketika KPK datang, Bupati Kutai Kartangera Wita Widyasari tak berada di tempat. Diduga dia berada di luar kota untuk urusan dinas.
Meski demikian Tim Satgas KPK bergerak dengan menggeledah sejumlah ruangan pejabat Pemkab Kutai Kartanegara. Beberapa sumber di Pemkab Kutai Kartanegara juga tidak mengetahui kasus yang tengah diselidiki Satgas KPK.
Satgas KPK itu terdiri atas 10 orang. Mereka datang dengan dikawal Brimob Polda Kaltim bersenjata laras panjang. Hal ini mengagetkan karyawan di Setda Kutai Kartanegara. Lebih-lebih pegawai di Sekretariat Kabupaten diminta tidak keluar ruangan. Dan mengumpulkan semua ponsel yang dibawa di meja depan.
Sederetan ruangan di Setkab Kutai Kartanegara yang digeledah antara lain ruang bagian keuangan, ruang bagian hukum, hingga ruang Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK ini, masih simpang siur. Hingga pukul 15.45 WITA, tim KPK masih menggeledah sejumlah ruangan di Setkab Kutai Kartanegara. Awak media yang berada di lokasi tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang yang menjadi sasaran penggeledahan. (syam/TN)