Masyarakat Bisa Pantau Pelaksanaan Pembangunan Grobogan Melalui Sismontep

GROBOGAN (Top News) – Pemda Grobogan berusaha transparan dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat bisa mengetahui, menganalisa dan memberikan kritik terhadap tingkat penyerapan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal itu bisa dilihat melalui aplikasi online sisyem monitoring dan evaluasi pembangunan (Sismontep) Pemda Grobogan.
Demikian terungkap dalam rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan (Rakor Pop) Triwulan II 2017 di Gedung Riptaloka Setda Grobogan, Sabtu (9/9/2017).
Sebelumnya laporan mengenai pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran dilakukan secara manual. Sehingga masyarakat tidak dapat memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran di setiap SKPD.
Selain itu, dengan adanya Sismontep besar kemungkinan saving anggaran untuk kegiatan proyek-proyek pengadaan barang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bisa lagi dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setda. Sebab hal tersebut terpantau langsung masyarakat, Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Januari-Juli 2017 saving anggaran itu masih bisa dilakukan BPKAD hingga Pemda mendapatkan bunga Rp 14 miliar sebagai keuntungannya. Bahkan tahun anggaran sebelumnya, 2016, bisa mendapatkan bunga dari saving anggaran tersebut sebesar Rp 15 miliar.
Aplikasi Sismontep itu merupakan program Kementerian Keuangan guna mencegah terjadinya korupsi. Kementerian Keuangan tersebut merealisasikan aplikasi ini atas desakan KPK. Karena selama ini penyerapan anggaran di daerah-daerah rendah lantaran uangnya disaving di bank-bank pembangunan daerah.
Presiden Jokowi setiap kali pertemuan dengan kepala daerah selalu mengingatkan mengenai pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran ini. Hal itu dilakukan karena penyerapan anggaran dalam setiap triwulan I dan II rendah diduga anggaran pembangunan banyak diputar dengan cara disaving ke bank-bank pembangunan daerah.
Bahkan Jokowi berencana menjatuhkan sanksi bagi daerah yang tingkat penyerapan anggarannya rendah. Sebab penyerapan rendah mengakibatkan pelaksanaan pembangunan di daerah tak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Kabag Pengendalian Pembangunan Pemkab Grobogan Siswanto mengatakan, sismontep akan memudahkan dalam memonitor realisasi proyek pengadaan barang, realisasi keuangan daerah, termasuk pelelangan proyek-proyek pengadaan barang di semua organisasi perangkat daerah (OPD).
‘’Operator sismontep di masing-masing OPD sudah diberi user ID dan password. Mereka sudah diberikan pelatihan untuk itu,’’ kata Siswanto. Ia mengatakan, bila ingin mengetahui jumlah anggaran dan realisasi kegiatan proyek-proyek pengadaan barang pada salah satu dinas (OPD), tinggal klik melalui aplikasi itu, maka semua data yang dibutuhkan akan keluar semua. (syam/TN)