Ketua KPK Ajak Kepala Daerah se-Jateng Integritaskan Dunia Pendidikan

 JAKARTA (TopNews) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mewanti-wanti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kepala daerah di provinsi itu, untuk memajukan budaya integritas dalam dunia pendidikan di daerahnya.
Demikian dikatakan Ketua KPK Agus dalam workshop "Pembangunan Budaya Integritas Bagi Kepala Daerah Beserta Wakilnya, Legislatif, dan Eksekutif se-Jawa Tengah"  di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).
Ketua KPK, Agus meminta kegiatan workshop ini tidak menjadi secara seremonial semata. Tetapi betul-betul menjadi bahan meningkatkan integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan. Sehingga ke depan di Jateng tidak ada lagi kepala daerah melakukan jual beli jabatan, korupsi APBD, korupsi proyek pengadaan barang/jasa, dan terlibat gratifikasi.
Agus mengatakan, Gubernur  Ganjar pernah mendampingi sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah menandatangani pakta integritas di KPK. Namun, setelah itu salah satu kepala daerah di Jawa Tengah (Klaten-red) malah tertangkap KPK akibat melakukan jual beli jabatan dari kepala sekolah hingga pejabat eselon II di Pemkab Klaten.
"Ya, tidak lama setelah penandatanganan fakta integritas di KPK, Ibu Bupati Klaten yang ikut tanda tangan malah berurusan dengan KPK," kata Agus.
Contoh lain,  Agus mengaku pernah mendampingi Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengumpulkan seluruh jajarannya untuk hal yang sama (integritas-red). Namun tak lama, Ridwan malah tersandung kasus di KPK.
Yang paling akhir, kata Agus, bapak ibu lihat baru dua hari sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti kepada seluruh bupati/wali kota  dan gubernur, kemudian salah satu bupati kita dari Nganjuk, Jatim, jadi tersangka di KPK.
"Saya wanti-wanti  agar workshop tidak dijadikan ajang seremonial. Tetapi betul-betul untuk bahan menegakkan integritas di kalangan penyelenggara pemerintahan. Dan hal itu harus diniati dengan tulus, bahwa kita ingin menegakan integritas," ujar Agus.
Agus mengatakan, dia menyadari melakukan perubahan itu tidaklah mudah. Sementara dari diri sendiri ingin berubah, belum tentu lingkungan sekitarnya mendukung hal tersebut.
Namun, Agus memberi masukan para kepala daerah ini bisa membentuk "island of integrity". Sehingga, nantinya terbentuk gugusan birokrasi berintegritas itu betul-betul mengedepankan kejujuran, transparansi, dan kerja keras.
"Value itu kita bangkitkan di sana dalam 'pulau kecil', mudah-mudahan nanti pada waktunya 'pulau-pulau' itu bergabung di dalam skala yang lebih luas, yang kita harapkan dalam Tanah Air kita, Indonesia,"  kata Agus.
Pihaknya menyadari, mengingatkan pentingnya integritas di usia dewasa tidaklah mudah. Ia berharap, Ganjar dan jajaran kepala daerah di Jateng, bisa mendorong menanamkan sikap integritas kepada anak-anak melalui dunia pendidikan.
"Oleh karena itu saya sangat berpesan, wanti-wanti ke bapak ibu yang kebetulan jadi kepala daerah, bupati, wakil bupati, maupun Pak Ganjar sendiri, mari pendidikan di tempat-tempat mulai kita ke depankan yang namanya integritas tadi," ujar Agus.
Agus mencontohkan, sejumlah negara-negara di wilayah Skandinavia, seperti Denmark dan Norwegia, dunia pendidikannya sudah menanamkan sikap integritas kepada anak-anak. Sikap itu misalnya jujur, menghargai orang lain, dan tidak mengambil barang yang bukan milik pribadinya.
Itu dikedepankan dari kecil dan gurunya juga memberi contoh. Hal ini dinilainya sangat penting. Namun, di Indonesia, Agus mengungkapkan sudah lama dunia pendidikan tidak tersentuh lagi soal masalah integritas. Kadang ada contoh di mana guru juga tidak menunjukkan hal tersebut.
Misalnya, ada kasus di mana ketika kegiatan tur, guru-guru justru ikut kegiatan tersebut dengan gratis menggunakan dana yang terkumpul dari murid-murid.
"Guru kita setiap tahun piknik gratis tidak bayar, itu tidak boleh. Paling tidak pemda-nya nyumbang bayar, supaya tidak membebankan muridnya," tutur ujar Agus.