Mendes Minta Penegak Hukum Tangkap Kades Penyeleweng Dana Desa

 JAKARTA (TopNews) – Kepala Desa (Kades) yang menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadi harus segera ditangkap. Demikian ditegaskan Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Ia meminta aparat penegak hukum menangkapnya. "Kalau ada penyelewengan dan korupsi dana desa, tidak ada pilihan kecuali harus ditangkap, karena korupsi adalah musuh kita bersama,’’ ujar Mendes Eko.
Tujuan penangkapan itu agar ada efek jera sehingga tidak ditiru oleh desa-desa lain.Pihaknya sudah memperkuat Satgas Dana Desa, yang diketuai Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto.
Begitu juga dengan anggotanya yang terdiri dari inspektur berbagai kementerian dan juga Direktur Pencegahan KPK.
"Kami juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti korupsi di berbagai daerah. Satgas Dana Desa juga saya minta tidak reaktif lagi, ada laporan baru maka harus melakukan pengecekan," jelasnya.
Ia juga meminta Satgas Dana Desa proaktif melakukan random audit  di berbagai desa, ada atau tidak ada laporan dan tetap bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan BPK. Sehingga bisa menimbulkan efek pencegahan yang lebih efektif. Namun, pengawasan yang paling efektif dinilainya merupakan pengawasan dari masyarakat langsung.
Mendes mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan dana desa lebih dari Rp120 triliun. Pada tahun ini setiap desa mendapatkan dana desa rata-rata Rp 800 juta.
Dana itu harus digunakan untuk pembangunan desa dan harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.
"Jadi tidak boleh menggunakan kontraktor,’’ kata Mendes Eko.
Jika masyarakat melihat ada indikasi penyelewengan dana desa dan jika ada kepala desa yang dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu, diharapkan untuk segera melaporkan ke Satgas Dana Desa di nomor telpon 1500040. (syam/TN)