Sprindik Baru Setya Novanto Bukti KPK Jadi Alat Politik

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka korupsi e-KTP.
Wacana itu membuat gerah pendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tersebut. Wakil Bendahara Umum Golkar Erwin Ricardo Silalahi menduga, KPK menjadi alat politik bila sprindik benar-benar diterbitkan.  Ia mengatakan, KPK tidak mengeluarkan sprindik baru untuk Hadi Poernomo dan Budi Gunawan yang menang dalam praperadilan.
"Ini semakin mempertegas justifikasi masyarakat bahwa KPK berada di dalam radar pengaruh dari sebuah kekuasan besar dan KPK telah terseret menjadi alat politik kelompok tertentu," kata Erwin di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (30/9/2017).
Tak hanya itu, kasus mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, merupakan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane 2010.  Hampir dua tahun dia ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.
"Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang memberikan garansi kepada Pak RJ Lino untuk tidak diproses secara hukum. Padahal status beliau sudah tersangka," katanya.
Pihaknya meminta Presiden turun tangan agar KPK bekerja professional tanpa tekanan dari pihak mana pun. "KPK jangan terseret kepentingan golongan politik tertentu. Karena apa? Karena KPK apabila ia melakukan langkah-langkah hukum di luar dari ketentuan yang diatur hukum maka berbahaya untuk penegakan hukum di Indonesia," katanya. (syam/TN)