UPTD Dinas Pendidikan Diminta Ambil Gambar Sekolah Rusak Dilaporkan ke Pemda

 GROBOGAN (TopNews) - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan diminta segera mengambil gambar bangunan sekolah dasar (SD) dan SMP yang mengalami rusak parah untuk dilaporkan ke Pemda. UPTD diberi waktu tiga hari untuk lapor ke Dinas Pendidikan dan dua hari dinas itu diminta sudah selesai menyusun katagori SD dan SMP rusak berat, sedang dan ringan untuk data base. Dengan demikian Pemda mempunyai data valid mengenai jumlah SD dan SMP yang rusak.
Sebelumnya ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau SD rusak Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon dilaporkan, bahwa di Grobogan SD yang rusak parah tinggal di desa itu. Lainnya masih bagus dan layak untuk tempat proses belajar mengajar.
Namun ketika awak media konfirmasi mengenai ratusan SD rusak parah kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni, pihaknya terkejut. Sebab dulu yang dilaporkan ke Gubernur Ganjar hanya SD Mlowokarangtalun yang rusak. Ternyata Dinas Pendidikan kini mengkonfirmasi ada 300 ruang kelas SD rusak parah. Dengan demikian laporan yang dulu ke Gubernur Ganjar dianggap asbun (asal bunyi).
Atas kejadian itu, Bupati Sri memerintahkan Sekda M Sumarsono memanggil kepala UPTD Dinas Pendidikan se kabupaten ke Pemda Grobogan diminta melaporkan bangunan SD dan SMP yang rusak di wilayah kerjanya, Senin (9/10/2017).
Sekda Grobogan M Sumarsono minta UPTD melaporkan tingkat kerusakan SD dan SMP apa adanya. Yang penting terdokumen dengan rapi, sehingga Pemda mudah memilah-milah untuk program prioritas.
‘’’Yang jadi program prioritas adalah SD dan SMP yang tingkat kerusakannya paling parah. Tahun anggaran 2018, diupayakan bangunan itu tertangani melalui APBD, Bantuan Provinsi Jateng (Banprov) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,’’ kata Sekda.
Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun mengatakan, jumlah SD negeri dan swasta di daerahnya total ada 823 unit. Sebagian besar bangunan SD itu dibangun melalui Inpres 1970 dan 1980. Itu sebabnya kondisinya sebagian besar tidak lagi layak untuk tempat proses belajar mengajar akibat banyak yang rusak. (syam/TN)

 GROBOGAN (TopNews) - Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan diminta segera mengambil gambar bangunan sekolah dasar (SD) dan SMP yang mengalami rusak parah untuk dilaporkan ke Pemda. UPTD diberi waktu tiga hari untuk lapor ke Dinas Pendidikan dan dua hari dinas itu diminta sudah selesai menyusun katagori SD dan SMP rusak berat, sedang dan ringan untuk data base. Dengan demikian Pemda mempunyai data valid mengenai jumlah SD dan SMP yang rusak.
Sebelumnya ketika Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meninjau SD rusak Desa Mlowokarangtalun, Kecamatan Pulokulon dilaporkan, bahwa di Grobogan SD yang rusak parah tinggal di desa itu. Lainnya masih bagus dan layak untuk tempat proses belajar mengajar.
Namun ketika awak media konfirmasi mengenai ratusan SD rusak parah kepada Bupati Grobogan Sri Sumarni, pihaknya terkejut. Sebab dulu yang dilaporkan ke Gubernur Ganjar hanya SD Mlowokarangtalun yang rusak. Ternyata Dinas Pendidikan kini mengkonfirmasi ada 300 ruang kelas SD rusak parah. Dengan demikian laporan yang dulu ke Gubernur Ganjar dianggap asbun (asal bunyi).
Atas kejadian itu, Bupati Sri memerintahkan Sekda M Sumarsono memanggil kepala UPTD Dinas Pendidikan se kabupaten ke Pemda Grobogan diminta melaporkan bangunan SD dan SMP yang rusak di wilayah kerjanya, Senin (9/10/2017).
Sekda Grobogan M Sumarsono minta UPTD melaporkan tingkat kerusakan SD dan SMP apa adanya. Yang penting terdokumen dengan rapi, sehingga Pemda mudah memilah-milah untuk program prioritas.
‘’’Yang jadi program prioritas adalah SD dan SMP yang tingkat kerusakannya paling parah. Tahun anggaran 2018, diupayakan bangunan itu tertangani melalui APBD, Bantuan Provinsi Jateng (Banprov) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,’’ kata Sekda.
Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Pudjo Albachrun mengatakan, jumlah SD negeri dan swasta di daerahnya total ada 823 unit. Sebagian besar bangunan SD itu dibangun melalui Inpres 1970 dan 1980. Itu sebabnya kondisinya sebagian besar tidak lagi layak untuk tempat proses belajar mengajar akibat banyak yang rusak. (syam/TN)