Lantik Sri Mulyani, Ganjar: Libatkan KPK Dalam Jalankan Roda Pemerintahan di Klaten

 KLATEN (TopNews) -  Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Sri Mulyani sebagai Bupati Klaten di Gedung Gradhika Praja Bakti, Senin (27/11/2017). Sri Mulyani menggantikan bupati sebelumnya, Sri Hartini yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus jual beli jabatan. Dari kasus itu, ia diduga menerima suap Rp 2 miliar pada akhir Desember 2016. Kini Sri Hartini divonis majelis hakim Tipikor Semarang 11 tahun penjara dan ditahan di Rutan Bulu Semarang.
Gubernur Ganjar meminta Sri Mulyani belajar dari kasus yang terjadi di daerahnya. Termasuk keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi hingga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena suap jual beli jabatan.
"Klaten pasti sudah belajar dari kejadian sebelumnya, maka yang kita dorong reformasi birokrasinya, bagaimana membangun integritas, penataan sistem, dan PR Bu Sri Mulyani untuk meletakkan kembali dasar-dasar tata kelola pemerintahan yang baik,"  kata Gubernur Ganjar.
Pihaknya meminta Sri Mulyani melibatkan KPK dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga meminta agar Sri Mulyani mengedepankan aspek transparansi.
"Undang KPK untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan. Semua pejabat wajib menyerahkan LHKPN, anggaran transparan, dan adanya kanal-kanal informasi sebagai fungsi kontrol masyarakat," ujarnya.
Di luar aspek pemberantasan korupsi, Ganjar meminta Sri Mulyani fokus pada penurunan angka kemiskinan.
"Setiap melantik kepala daerah, saya selalu minta yang bersangkutan bisa mendeteksi satu persatu warganya yang miskin siapa, kondisinya seperti apa, kira-kira mereka tidak miskin lagi kapan dengan politik anggaran serta politik legislasi," katanya.
Sementara itu, Sri Mulyani berjanji segera melakukan penataan birokrasi. ‘’Ada 80-an jabatan kosong, segera kita rapatkan dengan Baperjakat untuk dilakukan pengisian,’’ ujarnya.
Disinggung mengenai jabatan wakil bupati, Sri Mulyani belum bersedia menjawab. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada partai pengusung yakni PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. (syam/TN)