OTT Kepala Daerah Marak, Apkasi Minta Pendampingan KPK

JAKARTA (TopNews) - Banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) mendatangi KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017). Kedatangan pengurus Apkasi itu untuk meminta pendampingan KPK melalui program pencegahan.
"Kami komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap melalui OTT. Itu sebabnya,  kami meminta masukan kepada KPK untuk mengadakan program pencegahan di setiap regional anggota Apkasi," kata Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2017).
Mardani menuturkan, kedatangan mereka diterima oleh dua pimpinan KPK yakni Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan. Mardani mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti operasi tangkap tangan maupun penangkapan.
"Kami ingin pencegahan dulu. Karena itu kami akan mengkomunikasikan terlebih dahulu di enam regional Apkasi. Dari enam itu, mana yang bermasalah dengan penyimpangan APBD dan lainnya, akan segera dirumuskan untuk bahan pencegahan," katanya.
Sepanjang 2017 ini, dari berbagai operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, ada 7 kepala daerah yang terjaring atas dugaan tindak pidana korupsi. Mereka kini berstatus tersangka KPK. Kepala daerah yang terkena OTT KPK sepanjang 2017 antara lain:  Gubernur Bengkuli Ridwan Mukti,  Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi,  dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. (syam/TN)