Pemkab Grobogan Instruksikan Proyek Pengadaan Barang/Jasa TA 2018 Dilelangkan Awal Tahun Anggaran

GROBOGAN (TopNews) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menginstruksikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melelangkan proyek-proyek pengadaan barang/jasa tahun anggaran (TA) 2018 pada awal tahun. Dengan itu penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan tepat waktu.
Demikian dikatakan Sekda Grobogan Moch. Sumarsono sebagai penanggungjawab anggaran Pemkab daerah itu di Purwodadi, Minggu (26/11/2017).
Pendapatan APBD Grobogan TA 2018 ditetapkan DPRD mencapai Rp 2,3 9 triliun.  Belanja daerah Rp 2,8 trilun dan defisit anggaran Rp 15,3 miliar.  Dari belanja daerah itu hampir Rp 1 triliun digunakan untuk membiayai proyek-proyek pengadaan barang di semua OPD di Pemkab Grobogan.
Sekda mengatakan, hasil evaluasi Pemkab Grobogan, ditemukan indikasi, bahwa penyerapan anggaran Triwulan II tidak maksimal. Hal itu akibat proyek-proyek pengadaan barang dilelangkan pada pertengahan tahun anggaran. Sehingga terjadi penumpukan pencairan proyek di akhir tahun anggaran.
‘’Dalam proram e-budgeting, hal itu dinilai tidak tepat dan menjadikan penyerapan anggaran menjadi lamban. Maka pola lelang di pertengahan tahun harus diubah menjadi awal tahun,’’ kata Sekda Grobogan yang akrab dipanggil Marsono itu.
Atas dasar itu, pihaknya minta semua OPD melelangkan proyeknya di awal tahun.  OPD yang tidak menjalan program tersebut akan dikenakan sanksi catatan kinerja. Akhir dari catatan kinerja tersebut adalah berupa pelengseran jabatan. Itu sebabnya pihaknya minta OPD melaksanakan program tadi dengan baik.
Program itu katanya, sudah disosialisasikan ke semua OPD pada rapat pengendalian operasional pembangunan (POP), Sabtu (9/9/2017) di Gedung Riptaloka Pemkab Grobogan. Dan semua OPD menyatakan siap merealisasikan, termasuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat Permukiman (Disperakim), Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang mempunyai proyek banyak di TA 2018.
Ditanyakan program prioritas TA 2018 dikatakan, masih seperti tahun 2017, yaitu penanganan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.  Di bidang infrastruktur prioritasnya adalah melanjutkan perbaikan jalan kabupaten. Karena sekitar 36 persen jalan kabupaten dalam keadaan rusak.
Bagaimana dengan program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini Sekda Sumarsono mengatakan, program itu tidak ditangani secara khusus. Sebab APBD 2018 pengentasan kemiskinan tidak ada nomenklaturnya. Bidang tersebut  praktis melekat pada sektor dan bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (syam/TN)