Hasil Lelang Jabatan, 3 Pejabat Baru di Grobogan Bebas Dari Isu Jual Beli Jabatan

GROBOGAN (TopNews) – Pelantikan tiga pejabat eselon dua di Kabupaten Grobogan sudah berlangsung tiga minggu lalu, tepatnya Rabu (6/12/2017) di pendapa kabupaten. Namun sampai kemarin tidak terdengar isu jual beli jabatan terhadap tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tersebut.
Berbeda dengan pelantikan pejabat sebelumnya yang diisukan santer dengan jual beli jabatan. Pelantikan pejabat kali ini relatif bersih karena diduga Bupati Sri Sumarni bulan lalu telah digembleng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama DPRD Jateng di KPK tentang integritas.
Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengingatkan, bupati di Jateng supaya tidak menjadikan Workshop Integritas di KPK sebagai formalitas semata. Sebab sebelumnya Bupati Klaten menandatangani fakta integritas melalui Workshop Integritas di KPK ini, tetapi malah tertangkap KPK akibat jual beli jabatan.
‘’Itu yang saya maksud jangan jadikan Workshop Integritas ini sebagai formalitas,’’ kata Ketua KPK Agus.
Bupati Grobogan Sri Sumarni mengatakan,  dalam seleksi terbuka itu, semuanya murni berdasar hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel), dan tidak ada rekayasa.
‘’Pelaksanaannya sepenuhnya di tangani Tim Pansel Universitas Sebelas Maret Surakarta, termasuk asesmennya. Kita hanya menerima hasil akhirnya,’’ kata Bupati Sri.
Dalam seleksi terbuka itu katanya, dibentuk pansel supaya bisa mengetahui kualitas dan kemampuan masing-masing pelamar. Dengan itu ia mengaku dapat menempatkan orang sesuai bidangnya. Jadi, hasil seleksinya murni berdasarkan kemampuan dan tidak ada rekayasa.
Bupati Grobogan SriSumarni juga minta, setelah dilantik, pejabat baru segera bekerja keras menuntaskan program yang menjadi prioritas dan mendukung visi misi mewujudkan Grobogan yang lebih hebat.
Bupati mengatakan, ketiga pejabat baru ini kebetulan masih muda-muda jadi harus punya banyak inovasi. Ada beberapa hal kata Bupati Sri, yang perlu mendapat perhatian serius dari ketiga pejabat baru itu. Antara lain, masalah penghargaan Adipura yang tidak pernah diraih lagi dalam beberapa tahun terakhir.
Lalu perbaikan sarana sekolah rusak khususnya SD. Hal ini diminta diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan dan aset juga harus ditingkatkan agar predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang sudah dicapai bisa terus dipertahankan.
Sebelumnya ketiganya mengikuti lelang terbuka. Mereka adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Wahyu Susetijono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nugroho Agus Prastowo, dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Amin Hidayat. (syam/TN)