KPK Datang ke Grobogan 2016, Dipastikan Proyek Revitalisasi Alun-alun Jadi Bagus

 GROBOGAN (TopNews) – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Grobogan. Masyarakat yang mendengarnya bertanya-tanya ada apa deputi KPK itu ke Grobogan. Maklum sejak kepemimpinan Bupati Sri Sumarni belum pernah Deputi KPK datang ke Grobogan. Lebih-lebih pimpinan KPK, meskipun ada masalah relatif besar terjadi di daerah ini.
‘’Proyek revitalisasi Alun-alun Purwodadi sempat menghebohkan masyarakat daerah itu hingga Bupati Sri Sumarni minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit,’’ kata Ketua LSM Hizib Grobogan Syamsulhudha di Purwodadi, kemarin.
Proyek revitalisasi alun-alun itu heboh karena hasil akhirnya jelek. Diduga banyak penyimpangan yang terjadi. Karena proyek yang dibiayai APBD 2016 sebesar Rp 10,3 miliar itu, tidak menunjukkan kemegahan layaknya proyek yang dibiayai miliaran rupiah.
Namun anehnya setelah BPK mengaudit proyek itu, hanya menemukan kerugian Rp 34 juta. Jauh lebih besar dari denda yang dikeluarkan PT Aditya Mulya Pratama Wonosobo, rekanan yang mengerjalan proyek revitalisasi tersebut. Sebab denda akibat keterlambatan pelaksanaan proyek ini mencapai Rp 94 juta.
‘’Benar-benar heboh tetapi deputi KPK maupun Tim Saber Pungli Pusat tidak menciumnya. Lebih-lebih pimpinan Saber Pungli dan pimpinan KPK, padahal media cetak dan medsos banyak yang menyoroti,’’ ujar Ketua LSM itu.
Ia mengatakan, misal deputi KPK itu datang ke Grobogan sejak awal, dipastikan heboh soal pelaksanaan proyek revitalisasi alun-alun tersebut tidak bakal terjadi. Bahkan anggaran Rp 10,3 miliar untuk revitalisasi alun-alun sepenuhnya dikelola untuk kepentingan proyek.
Adalah Fungsional Dikmas Bidang Kedeputian Anto Ikayadi yang datang ke Grobogan. Ia menyambangi daerah ini atas undangan Bappeda untuk mengisi materi tentang pencegahan korupsi dalam acara sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, Rabu (13/12/2017).
Ia mengatakan, pelaku korupsi bisa dilakukan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Pelaku korupsi tidak memandang apa jabatan dan latar belakang pendidikannya. Termasuk, orang yang bergelar profesor juga bisa terkena terjerat kasus korupsi.
Dicontohkan kasus tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala SKK Migas, beberapa waktu lalu. Saat menjabat, kata Anto, pejabat SKK Migas itu mendapat gaji Rp 600 juta/bulan. Gaji yang dinilai sangat besar untuk ukuran Indonesia. Namun demikian masih korupsi hinga akhirnya tertangkap tangan.
Acara sosialiasi juga dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni, pimpinan FKPD, para kepala SKPD, Camat, dan anggota DPRD. Kepala Bappeda Grobogan Anang Armunanto berharap sosialisasi itu, bisa membawa dampak peningkatan integritas para pejabat.Dengan integritas tinggi diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Grobogan ke depan. (syam/TN).