Selama 2017, Sembilan Kepala Daerah Terjaring OTT Yang Dilancarkan KPK

JAKARTA (TopNews) – Selama tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sembilan kepala daerah selaku penyelenggara negara. Mereka ditangkap karena terlibat korupsi seputar pengelolaan APBD.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang berharap tahun 2018 ke depan, tidak ada lagi kepala daerah yang korupsi.
Ia mengatakan, stop korupsi 2018, sebab pemerintah tengah memprioritaskan pembangunan berbagai sektor. Di antaranya perumahan/pemukiman, dunia usaha, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur dan pembangunan wilayah.
‘’Kalau itu dikorupsi, KPK menganggap benar-benar kelewatan," kata Saut Situmorang. Ia mengatakan, sebenarnya selain melakukan penindakan pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan hingga supervisi ke setiap provinsi dan kota.
"Dengan segala hormat, KPK sebenarnya sudah pernah masuk ke setiap provinsi dan kota. Harapannya para kepala daerah mau lewat koordinasi supervisi pencegahan. KPK akan bantu kalau mereka akan berubah, namun kalau tidak ya kami tindak," ujarnya.
Diperoleh keterangan dari KPK, dari hasil OTT selama tahun 2017, setidaknya ada sembilan kepala daerah yang menyandang status tersangka. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.
Sebagian besar yang menjadi target KPK 2017 adalah korupsi yang melibatkan kepala daerah. Dari Januari 2017 hingga Desember 2017, ada sembilan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Sementara pada 2016, ada 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK.
Rinciannya 18 Gubernur dan 60 orang Wali kota atau bupati dan wakilnya. Para kepala daerah ini, ada yang menyandang status tersangka karena terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ada pula yang ditetapkan setelah kasus korupsinya diusut KPK ke tahap penyidikan. (syam/TN)