Suap Penetapan APBD 2018, KPK Segera Panggil Gubernur Jambi Zumi Zola

JAKARTA (TopNews) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola ke Jakarta.  Ia dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Jambi Tahun Anggaran 2018.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, saat ini pihaknya masih menyelidiki bukti-bukti dan pengumpulan informasi yang ada. "Nanti dulu, anak-anak masih di lapangan,  pasti dalam dalam waktu dekat dipanggil. Mereka akan mengumpulkan informasi mengenai hal itu," kata Basaria di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Kamis (7/12/2017).
Gubernur Jambi diduga kuat mengetahui suap itu karena ia sebelumnya menyampaikan rencana pendapatan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi ke DPRD melalui rapat paripurna Dewan. DPRD Jambi,  Senin (27/11/2017) menyetujui APBD TA 2018.
Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola menegaskan, penyusunan RAPBD Jambi 2018 sudah sesuai prosedur. Zola membantah terlibat dan mengarahkan para pejabat Pemprov Jambi ke DPRD untuk memuluskan APBD Jambi 2018.
"Yang setahu saya perintahnya apa pun itu lakukan dengan prosedur. Kan sudah ada statement dari Sekda. Mengatakan tidak ada terlibat dan juga saya tidak terlibat dan juga tersangka yang di sana," kata Zumi Zola di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
Zumi Zola mengaku telah melakukan semua tata cara kerja sesuai prosedur yang ada. Selama ini, kata dia, Pemprov Jambi memang memfasilitasi jika ada anggota DPRD yang memberikan masukan mengenai program kerja dinas provinsi.
"Perintah saya itu adalah memastikan semua program-program janji politik, RPJMD, visi misi harus ada. Karena setiap tahun itu ada target-targetnya. Saya memastikan itu. Saya memfasilitasi pokok pikiran dari teman-teman. Kita fasilitasi tapi kalau sudah menyalahi aturan tidak bisa," ucap politikus PAN itu. (syam/TN)