BPS: Data Produksi Beras Overestimate

JAKARTA (TopNews) - Dalam mekanisme pasar, kenaikan harga beras disebabkan dua hal, yakni turunnya pasokan, adan adanya permintaan yang meningkat. Hal itu, tercermin dalam stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dalam kondisi normal, stok berkisar antara 35-40 ribu ton per hari.
Data PIBC, pada Sabtu (20/1) stok akhir tercatat 27.512 ton atau menurun jika dibandingkan awal Januari 2018. Pada 1 Januari 2018, stok beras di PIBC tercatat 35.392 ton dan terus menurun hingga minggu ketiga bulan tersebut.
Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Gabungan Ketahanan Pangan dan Evaluasi Upaya Khusus (Upsus) 2017 menyatakan bahwa Indonesia telah mampu swasembada beras, bawang merah, jagung dan cabai.
"Kita swasembada beras, bawang, jagung dan cabai. Empat selesai, stok kita aman," ujar Amran, di Jakarta, awal Januari 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam data yang diperlihatkan Kementerian Pertanian mencatat luas tanam padi selama 2017 mencapai 16,4 juta hektare, atau naik 16,65 persen setara dengan 2,34 juta ton beras. Januari 2018 produksi gabah kering giling (GKG) diprediksi mencapai 4,5 juta ton atau setara dengan 2,8 juta ton beras.
Kebutuhan konsumsi beras nasional per bulan diperkirakan sebesar 2,6 juta ton. Dengan kondisi demikian, seharusnya ada surplus beras sebanyak 329,3 ribu ton.
Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, produksi padi sejak 2015 dinyatakan meningkat. Tercatat, pada 2014 produksi padi sebanyak 70,84 juta ton, naik menjadi 75,39 juta ton pada 2015, naik menjadi 79,35 juta ton pada 2016 dan menjadi 81,38 juta ton pada 2017.

Jika pada 2017 produksi padi mencapai 81,38 juta ton gabah kering giling, maka akan setara dengan 51 juta ton beras. Dengan asumsi kebutuhan beras nasional setahun sebesar 33,8 juta ton, maka seharusnya ada surplus 18 juta ton beras, dan harga tidak akan melonjak di atas HET.
BPS menyatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memperbaiki data produksi pangan sehingga lebih transparan dan terbuka untuk diakses publik.
Kepala BPS Suhariyanto di kantornya Jakarta mengatakan, bahwa lembaganya tidak merilis data produksi pangan sejak 2016. Namun hasil rapat di Kementerian Koordinator Perekenomian, semua data produksi harus berasal dari BPS dengan bantuan metodologi pendataan BPPT.
"Kami lakukan perbaikan karena kami duga data produksi itu `overestimate`. Ketika BPS ingin memperbaiki metodologi, BPS ingin setransparan mungkin. Untuk itu, BPS manggandeng BPPT menerapkan kerangka sampel area," kata Suhariyanto. (syam/TN)