Dirut Bulog: Eksportir Hanya Dapatkan 346.000 Ton di Bawah Kuota Pemerintah

JAKARTA (TopNews) – Meski ditentang  petani dan Komisi IV DPR RI, pemerintah tetap mengimpor beras dari Vietnam dan Thailan sebanyak 500.000 ton. Pasalnya, impor itu, berlangsung saat puncak panen raya, yaitu Februari 2018.
Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengaku, impor beras itu untuk menjaga kestabilan harga. Ia mengatakan, saat ini Perum Bulog baru menetapkan eksportir yang akan mengirim 346 ribu ton beras ke Indonesia. Jumlah tersebut di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah yakni sebanyak 500 ribu ton.
"Ini masih proses terus, dapatnya segitu, dan tidak ada fase dua. Pokoknya yang ada disuruh impor maksimal 500 ribu ton. Ternyata, sementara dapatnya 346 ribu ton," kata Djarot di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, beras impor itu, mulai datang sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah yakni 28 Februari 2018. "Mungkin pertengahan bulan depan mulai datang. Atau Minggu-minggu pertama pada bulan itu," ujarnya.
 Sebelumnya, Perum Bulog telah menetapkan delapan perusahaan asing asal Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan yang memenangkan lelang pengadaan beras. Direktur Pengadaan Bulog Adrianto Wahyu Adi mengatakan, mereka akan memasok beras umum sebanyak 346 ribu ton ke Indonesia.
 Jumlah itu lebih kecil dibanding volume impor beras yang diizinkan pemerintah, yakni 500 ribu ton. Menurutnya, pengadaan beras tak mencapai 500 ribu ton karena sejumlah eksportir mengundurkan diri lantaran tak sanggup memenuhi persyaratan batas waktu pengiriman beras. Pemerintah mensyaratkan agar beras impor paling lambat masuk ke Indonesia pada 28 Februari 2018.  (syam/TN)